Untuk maksud tersebut, Jokowi meminta seorang menteri yang powerfull menghadap Megawati.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan.
Ada seorang menteri power full datang," kata Hasto.
Hasto menyebut dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.
Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.
"Supaya enggak salah, menteri ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.
Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.
Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ungkap Hasto seperti dikutip dari Kompas.com.
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP.
Setelah gagal merebut PDIP, Jokowi saat ini sedang berusaha mengambil alih pucuk pimpinan Partai Golkar.
Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.
