Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers di ibu kota Ankara, Fidan mengatakan Israel tidak punya alasan untuk menghalangi upaya Türkiye mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Kami telah memutuskan untuk mengambil serangkaian tindakan terhadap Israel dalam kasus ini,” kata Fidan, seraya menambahkan bahwa Ankara akan terus mempertahankan tindakan ini sampai Israel mengumumkan gencatan senjata dan membiarkan pengiriman pasokan bantuan kemanusiaan tidak terganggu.
“Langkah-langkah ini, yang disetujui oleh presiden kami, akan dilaksanakan selangkah demi selangkah, dan tanpa penundaan. Langkah-langkah ini akan dibagikan kepada publik oleh lembaga-lembaga terkait kami,” katanya.
Fidan mengatakan Israel menolak permintaan Türkiye untuk terlibat dalam operasi pengiriman bantuan di Gaza, meskipun Yordania telah menyetujuinya.
“Türkiye adalah salah satu dari dua negara yang paling banyak mengirimkan bantuan ke Gaza, kapal kami yang kesembilan telah berlayar sekarang,” ujarnya.
Bantuan yang dikirim Ankara ke Mesir untuk dikirim ke Gaza melalui laut dan udara melebihi 42.000 ton, tambah Fidan.
Menteri luar negeri Turki juga mengomentari tuduhan genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dengan mengatakan bahwa "bahkan Dewan Keamanan PBB, yang hingga saat ini bungkam, mengatakan bahwa Israel harus mengumumkan gencatan senjata."
ICC, dalam keputusan sementara pada bulan Januari, memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
Setidaknya 32 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza, menambah jumlah korban tewas sejak Oktober lalu menjadi 33.207, kata Kementerian Kesehatan di wilayah kantong yang terkepung itu.
Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan hampir 1.200 orang.
Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85% penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.
(Sumber: Daily Sabah)
