[Majalah TEMPO]
Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
BELASAN pakar hukum dan pegiat demokrasi menjadi tamu Megawati Soekarnoputri pada Jumat sore, 8 Maret 2024. Di rumah Ketua Umum PDIP itu, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, mereka menyampaikan dukungan agar Megawati ikut mengawal hak angket kecurangan Pemilu atau Pemilihan Umum 2024.
“Kami mendorong partai-partai seperti PDIP menggunakan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan dalam proses pemilu,” kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas, kepada Tempo di Utan Kayu, Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Megawati.
Kecurangan pemilu yang dimaksud Erry ditengarai terjadi sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pun kecurangan diduga terjadi saat dan setelah hari pencoblosan, 14 Februari 2024.
Dalam pertemuan tertutup selama satu setengah jam itu, Megawati mendengarkan tetamunya berbicara satu per satu sambil menikmati es kopyor dan onde-onde. Kelompok masyarakat sipil juga mengungkapkan harapan mereka agar partai banteng tak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diperkirakan memenangi pemilihan presiden atau pilpres 2024.
Dua pekan sebelum pertemuan di Teuku Umar, kelompok sipil mengirim sepuluh karangan bunga ke rumah Megawati. Dalam karangan bunga itu tersemat pesan agar PDIP siap menjadi oposisi pemerintahan baru. Mereka juga mendorong PDIP menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bersama partai lain.
Menurut empat orang yang mengetahui isi pertemuan itu, Megawati memberi sinyal positif untuk menggunakan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang hadir juga menilai PDI Perjuangan telah berancang-ancang menggulirkan hak angket. Para narasumber yang ditemui Tempo mengaku melihat kajian atau naskah akademis soal materi hak angket.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati belakangan menggelar banyak pertemuan dengan tokoh nasional.
“Ibu Mega menerima tokoh-tokoh demokrasi. Pertemuan tertutup untuk menghindari kebisingan yang tak perlu,” ujarnya kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 Maret 2024.
Megawati tak ujug-ujug merestui penggunaan hak angket. Setelah bertemu dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. pada 15 Februari 2024, Megawati mempertimbangkan penggunaan hak penyelidikan anggota Dewan itu. Hari itu Megawati mendapat laporan bahwa kekalahan Ganjar-Mahfud disebabkan oleh kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Kecurangan itu dari penggunaan aparatur negara, penyelewengan bantuan sosial, hingga intimidasi kepada kader PDIP. Megawati memerintahkan kader partai mengumpulkan berbagai bukti kecurangan. Termasuk penggunaan lembaga negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Dalam pertemuan itu, Ganjar menyarankan DPR agar menggunakan hak angket.
Kepada Tempo di rumahnya di Jalan Tegalsari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ganjar membenarkan kabar bahwa Megawati langsung memberikan sejumlah instruksi kepada Hasto Kristiyanto. “Mas Hasto langsung berkomunikasi dengan banyak pihak,” ucap Ganjar. Namun saat itu Megawati masih belum menyetujui penggunaan hak angket.
Merenung Sepekan
Menjelang akhir Februari 2024, Megawati tak meninggalkan rumah di Teuku Umar. Dua narasumber yang mengetahui aktivitas Megawati bercerita, putri Proklamator Sukarno itu merenung sekitar satu pekan sebelum mengambil keputusan. Bagaimanapun, ia akan berhadapan dengan anak didiknya, Joko Widodo, presiden yang diduga terlibat dalam kecurangan pemilu.
Megawati hanya menemui sedikit orang. Kakaknya, Guntur Soekarnoputra, pun kesulitan menghubunginya lewat sambungan telepon. Kala itu Guntur sedang berupaya mempertemukan Megawati dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk membicarakan rencana koalisi melawan kecurangan pemilu. Termasuk kerja sama mengegolkan rencana hak angket di DPR.
Dihubungi Tempo lewat asisten pribadinya, Guntur tak memberikan tanggapan hingga Sabtu, 9 Maret 2024. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengaku mendapat cerita dari Guntur yang sulit menghubungi Megawati. “Pak Guntur menginfokan kepada kami,” kata Taslim, Sabtu, 9 Maret 2024.
Pada akhir Februari 2024, Megawati mengungkapkan keputusannya kepada segelintir elite PDI Perjuangan untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu di Senayan. Tim hukum partai pun mulai menyusun naskah akademis hak angket pada awal Maret 2024. Hasto membenarkan kabar bahwa naskah akademis dibuat setelah turunnya restu dari Megawati.
Tak hanya memberi restu, presiden kelima itu pun membedah pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dilanggar oleh peserta pemilu dan pejabat negara. Ia lantas menyoroti empat pasal. Misalnya mengenai keikutsertaan pejabat negara selama masa kampanye, aturan cuti pejabat, keberpihakan kepada salah satu calon, dan penggunaan fasilitas negara.
PDIP lantas membuat brosur yang berisi empat pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang disoroti Megawati. Brosur itu disebarkan kepada kader-kader PDIP dan masyarakat. “Dari brosur yang dirancang Ibu Mega itu, naskah akademis hak angket dibuat dan dimatangkan,” kata Hasto kepada Tempo melalui pesan pendek, Jumat, 8 Maret 2024.
Senyampang wacana penggunaan hak angket bergulir, tim kampanye Ganjar-Mahfud terus menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pengacara senior Todung Mulya Lubis ditunjuk menjadi komandan beperkara di MK dan ikut mengawal hak angket. Penunjukan Todung pun tak lepas dari persetujuan Megawati.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno mengatakan Todung ditugasi mengawal rencana gugatan ke MK dan hak angket oleh ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud pada 20 Februari 2024. “Instruksinya kemudian disampaikan oleh TPN,” tutur Sandiaga kepada Tempo di rumahnya di Jakarta Selatan, Kamis, 7 Maret 2024.
Megawati pun memantau perkembangan usulan hak angket kecurangan pemilu di parlemen. Ia turut memberi masukan kepada tim kampanye dalam rapat yang digelar secara rutin di gedung High End, Jakarta Pusat. “Ibu Mega bertanya apakah kami sudah membaca pasal-pasal (materi hak angket) dalam forum evaluasi,” ucap Ganjar.
Berbagai Kendala dan Intimidasi
UPAYA PDIP mengegolkan rencana hak angket di Senayan menemui berbagai kendala. Dua petinggi PDIP bercerita, sejumlah pengurus dan tokoh partai itu didatangi penegak hukum. Kepada kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu, penegak hukum menanyakan pelbagai kasus hukum yang diduga melibatkan mereka.
Kepada Tempo di kantornya pada awal Maret 2024, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya intimidasi tersebut. Hasto mengaku mendengar ada upaya menggembosi rencana hak angket kecurangan pemilu melalui sejumlah ancaman. “Kami mendengar ada dua operasi khusus yang salah satunya bertujuan menggagalkan hak angket,” ujar Hasto.
Belakangan, situasi serupa menimpa Ganjar Pranowo. Ia dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia, Sugeng Teguh Santoso, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sugeng menuduh Ganjar menerima gratifikasi dalam kasus korupsi Bank Jateng pada 2014-2023 ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Ganjar membantah tudingan tersebut. “Saya tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan,” kata Ganjar kepada Tempo di Sleman, Yogyakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Ia menduga pelaporan tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai pengusul hak angket.
Ia justru mendapat informasi bahwa ada pendekatan dari lembaga tertentu terhadap tokoh-tokoh agama agar tak mendukung hak angket. Perwakilan lembaga itu menyatakan hak angket tak penting lagi lantaran Pemilu 2024 berjalan damai. Ganjar mendapat informasi itu dari seorang tokoh agama di Jepara, Jawa Tengah. “Semacam upaya cooling system,” ucap Ganjar.
Sejumlah anggota tim kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud Md. menuturkan, jagoan mereka didekati oleh utusan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Utusan itu menawari Ganjar posisi menteri. Syaratnya, ia mau berkongsi dengan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah informasi tersebut. Dasco mengatakan koalisinya menunggu penetapan hasil pemilu pada 20 Maret 2024. “Baru dari situ kami akan membuka komunikasi kepada partai-partai selain koalisi,” tutur Wakil Ketua DPR itu melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat, 8 Maret 2024.
Di lingkup internal partai, muncul keraguan soal kesolidan anggota DPR dari PDIP mendukung hak angket kecurangan pemilu. Keraguan itu muncul terhadap faksi pendukung putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Puan yang menjadi Ketua DPR tak kunjung berbicara soal hak angket. Ia pun tak hadir dalam rapat paripurna pada Selasa, 5 Maret 2024.
Dalam sidang paripurna itu, politikus PDIP, Aria Bima, ikut melambungkan rencana hak angket. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Puan tak hadir karena ada kunjungan kerja ke Prancis. “Mbak Puan sedang menjalankan tugas negara, yakni konferensi internasional,” kata Hasto pada Jumat, 8 Maret 2024.
Dua anggota kelompok masyarakat sipil pendukung hak angket bercerita, pimpinan Fraksi PDIP sedianya akan menerima kehadiran mereka pada hari yang sama dengan digelarnya sidang paripurna. Pertemuan itu rencananya dihadiri Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Namun Utut batal hadir. Pertemuan itu pun dibatalkan.
Sejumlah politikus PDIP di Senayan menyebut Utut sebagai salah satu orang dekat Puan. Faksi pendukung Puan menolak pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden. Adapun Utut enggan menanggapi ihwal ketidakhadirannya di DPR. Hasto membantah jika partainya disebut tak solid mengusung hak angket. “Kami tak percaya pergunjingan politik yang menyatakan kami tak solid,” ujarnya.
Kubu 01
RENCANA penggunaan hak angket di koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga menguar selepas hari pencoblosan. Lima narasumber di tim Anies-Muhaimin bercerita, usulan penggunaan hak angket antara lain datang dari Jusuf Kalla. Mantan wakil presiden itu mengusulkan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera menggunakan hak angket.
Ide itu dilontarkan Kalla saat bertemu dengan Anies dan Muhaimin di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Mantan wakil presiden Joko Widodo itu adalah pendukung Anies sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kalla turut berkampanye untuk Anies-Muhaimin pada Januari dan Februari 2024.
Lima narasumber yang mengetahui adanya pertemuan di rumah Kalla bercerita, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan penggunaan hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu. Ia juga menyebutkan Pemilu 2024 paling buruk karena ada dugaan intervensi Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya.
Kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Rabu, 6 Maret 2024, Kalla tak membantah jika disebut mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Menurut dia, hak angket merupakan kewenangan partai-partai politik dan anggota Dewan. “Saat ini PKB, PKS, dan NasDem akan berjalan dengan hak angketnya. Mereka bergerak,” kata Kalla.
Dua orang dekat Anies bercerita, Kalla tak hanya berperan sebagai motor hak angket. Dia juga menjadi jembatan komunikasi ketua-ketua umum partai di koalisi Anies-Muhaimin untuk menyamakan tujuan hak angket. Para petinggi PKB, NasDem, dan PKS menemui Kalla secara terpisah sepekan setelah hari pencoblosan untuk membicarakan penggunaan hak angket.
Kalla menyarankan para ketua umum berdiskusi. Pada Jumat, 23 Februari 2024, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, serta Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Surya mengatakan tiga partai memiliki tujuan sama. “Kita ingin demokrasi terjaga sebagaimana mestinya,” ucap Surya.
Selain menjembatani komunikasi antar-elite partai di kubu pendukung Anies-Muhaimin, Kalla menjadi penghubung dengan koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku berkomunikasi dengan Kalla. “Kami sudah ketemu Pak Kalla, menangkap inti sari, dan arahnya sudah jelas,” ujar Hasto.
Kalla direncanakan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi terbaru. Sejumlah politikus di kubu Ganjar-Mahfud mengatakan Kalla akan membukakan pintu pertemuan Megawati dengan Surya Paloh. Hubungan keduanya naik-turun sejak periode pertama Jokowi karena berbagai peristiwa.
Namun pertemuan itu tak kunjung terlaksana lantaran Megawati belum memberikan lampu hijau. Adapun Kalla membenarkan soal adanya rencana pertemuan dengan Megawati. “Saya tak ikuti lagi perkembangannya karena sibuk ke luar negeri dan macam-macam,” kata Kalla.
Beberapa kali berdiskusi dengan Jusuf Kalla, Muhaimin Iskandar mendorong partainya melaksanakan rencana hak angket di DPR. Kepada Tempo pada Sabtu, 9 Maret 2024, Ketua Umum PKB itu bercerita, Fraksi PKB di DPR sedang menyusun naskah akademis hak angket. Tak setebal naskah akademis PDIP, milik PKB direncanakan hanya empat-enam lembar.
Pada Jumat sore, 8 Maret 2024, Dewan Pimpinan Pusat PKB mengundang seorang pakar hukum untuk mendiskusikan rencana hak angket. Dalam persamuhan di kantor PKB di Cikini, Jakarta Pusat, itu, mereka membicarakan aturan yang dilanggar dalam kecurangan pemilu.
Muhaimin menuturkan, diskusi itu digelar untuk mendukung naskah akademis. Setelah naskah selesai disusun, PKB akan segera mengumpulkan tanda tangan anggotanya untuk mengusulkan hak angket. “Begitu tanda tangan siap, langsung kami ajukan ke paripurna. Tak perlu menunggu (penetapan pemilu),” ujar Muhaimin.
Seperti PDIP, PKB menggulirkan rencana hak angket di rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024. Anggota Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyampaikan ada dugaan intervensi lembaga negara yang perlu diusut DPR. “Tak boleh ada satu pun pihak yang memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pasangan,” ucap Luluk.
Pagi hari sebelum rapat itu digelar, Luluk bertemu dengan Muhaimin di rumah dinas Wakil Ketua DPR di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kepada Muhaimin, Luluk menyampaikan rencana menginterupsi rapat paripurna untuk mengapungkan hak angket. “Gus Muhaimin tak melarang saya berbicara. Dia tahu apa yang akan saya sampaikan,” kata Luluk.
Sejumlah politikus PKB yang ditemui Tempo menyebutkan rencana menggulirkan hak angket juga memperhatikan penilaian publik. Salah satunya survei Litbang Kompas pada Februari 2024 yang menunjukkan 62,2 persen responden menyatakan setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pilpres 2024.
Dua orang dekat Anies Baswedan dan dua politikus PKB bercerita, meski partai itu mendukung hak angket, ada pengurus yang mewanti-wanti Muhaimin Iskandar agar manuver tersebut tak menutup kemungkinan masuk ke koalisi Prabowo-Gibran. Narasumber yang sama menyebutkan, dukungan terhadap hak angket tak berarti membuat PKB menjadi oposisi pada pemerintahan baru.
Kondisi yang sama ditengarai terjadi di lingkup internal Partai Keadilan Sejahtera. Seorang petinggi partai itu bercerita, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menginstruksikan partainya berhati-hati melambungkan hak angket. Pengurus partai itu khawatir para pengusung hak angket tak solid dan berhenti di tengah jalan.
Koordinator juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, menuturkan, kalangan internal partainya terus membahas rencana hak angket. “Keputusan untuk mengusulkan hak angket akan berada di tangan Majelis Syura,” ucap Mabruri di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 5 Maret 2024.
👉Selengkapnya baca Majalah TEMPO edisi Minggu, 10 Maret 2024
