Mengapa Jokowi Perlu Menguasai Golkar
Pertemuan Bahlil Lahadalia dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, terlihat intens sejak pertengahan tahun lalu. Menteri Investasi ini tak jarang menghadap Jokowi sendirian, selain mengikuti rapat terbatas para pembantu presiden untuk membahas isu-isu tertentu.
Pada Jumat, 2 Februari 2024, misalnya, Bahlil menemani Jokowi bertemu dengan investor dari Italia membahas blok minyak dan gas baru. Dia tak merinci agenda pertemuannya bersama Jokowi itu. Pada hari yang sama, Bahlil kemudian mengunjungi kantor Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengatakan pertemuannya dengan Pratikno hanya untuk berkoordinasi soal pekerjaan.
Tiga hari berselang, pada 5 Februari 2024, Bahlil kembali bertemu berdua dengan Jokowi. Dia bersama Presiden Joko Widodo membahas pembangunan food estate komoditas tebu di Merauke, Papua. Seusai pertemuan, kepada wartawan, Bahlil tak hanya berbicara soal food estate. Dia juga membela kebijakan Jokowi ihwal pembagian bantuan sosial (bansos) yang dikritik dua calon presiden dalam debat calon presiden sehari sebelumnya.
Pada malam pencoblosan pemilihan umum, Rabu, 14 Februari lalu, Bahlil disebut sebagai salah satu menteri yang dipanggil Jokowi ke Istana.
Politikus Partai Golkar itu kemudian baru tampak lagi di Istana Negara pada 21 Februari lalu. Saat itu Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Mahfud Md.
Saat pelantikan kedua pejabat itu, Bahlil tampil necis mengenakan dasi berwarna kuning. Ketua Himpunan Pengusaha Muda periode 2015-2019 ini hanya menyunggingkan senyum saat disebut penampilannya berbeda. Bersama Menteri Agus Harimurti Yudhoyono dan Hadi Tjahjanto, Bahlil kemudian membaur bersama para jurnalis Istana untuk berfoto.
Bahlil saat ini digadang-gadang siap maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Skenario pengusaha asal Fakfak ini maju ke puncak kepemimpinan partai berlambang beringin itu sekaligus membuka jalan untuk Presiden Jokowi menguasai Golkar.
Seorang politikus Golkar dan kolega Bahlil bercerita, Bahlil telah mendapatkan restu dari Jokowi untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar. Presiden, kata sumber politikus itu, memberi restu kepada Bahlil untuk memperebutkan pucuk pimpinan Golkar sejak Juli tahun lalu. Setelah mendapatkan restu itu, Bahlil ditengarai bakal menggoyang kepemimpinan Airlangga lewat usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar.
Setelah menduduki pucuk pimpinan partai beringin, Bahlil disebut juga bakal mencari jalan bagi keluarga Jokowi untuk menguasai Golkar. Bahlil disebut-sebut akan memberikan jabatan tinggi kepada Jokowi di Golkar. “Lingkup internal partai melihat Bahlil bermanuver di Golkar atas perintah dan restu Jokowi,” katanya.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan sudah mendengar informasi bahwa Bahlil didorong untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar melalui musyawarah nasional (munas) tahun ini. Nama Bahlil muncul dalam bursa ketua umum pada tahun lalu. Munas Golkar, kata Ridwan, bahkan sangat dimungkinkan untuk dipercepat sebelum pelantikan presiden baru atau ketika masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober mendatang. “Bukan munaslub. Ini periodisasi munas karena sudah memasuki 2024,” ujar Ridwan saat dihubungi kemarin, Ahad, 3 Maret 2024.
Ridwan menjelaskan, Golkar sangat terbuka menerima Jokowi, yang saat ini secara formal masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 ini menilai Jokowi tidak ditempatkan lebih baik di PDIP, sebagai presiden atau nanti sebagai mantan presiden. “Jokowi di PDIP hanya petugas partai. Titik,” kata Ridwan.
Struktur Dewan Partai
Ridwan menuturkan Jokowi akan menjabat di dalam struktur dewan partai jika masuk Golkar. Pertimbangannya adalah kondisi kondusif Partai Golkar selama dua periode pemerintahan Jokowi. Golkar, kata anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Energi dan Lingkungan Hidup ini, juga melihat Jokowi selama kepemimpinannya mempunyai program pembangunan yang jelas sampai 2045.
Ridwan mengatakan secara tak resmi Jokowi sudah berperan dan memiliki hak veto sebagai presiden dalam lingkup internal Partai Golkar. Namun rencana mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk ke jajaran elite partai beringin setelah tak lagi menjabat presiden nanti bisa terwujud melalui munas, yang memungkinkan penggantian aturan internal partai.
Saat ini ada lima anggota Dewan Partai Golkar, yakni Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Penasihat Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Etik Mohammad Hatta.
Tempo belum mendapat konfirmasi dari Istana soal rencana Jokowi masuk Golkar. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga berita ini ditulis, tidak membalas pesan yang dikirim Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Begitu pula Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana.
Meski begitu, Presiden Joko Widodo sempat dimintai konfirmasi langsung saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari lalu. Dia tidak menyangkal ataupun membenarkan isu ihwal dirinya masuk Golkar. “Saya setiap hari masuk Istana,” kata Jokowi sambil berkelakar.
Menteri Bahlil juga tidak membalas pesan permintaan konfirmasi yang dikirim ke telepon selulernya serta ajudannya soal isu ini. Namun Bahlil, saat ditemui di Istana pada Senin, 26 Februari lalu, mengklaim tidak mendengar rencana Jokowi masuk Golkar. “Presiden jadi Presiden Republik Indonesia-lah,” ucapnya.
Dihubungi secara terpisah, politikus Partai Golkar, Dave Laksono, menyatakan tidak tahu-menahu ihwal manuver Bahlil menjadi ketua umum partainya. Namun Dave mengatakan tak asing dengan adanya kabar bahwa Jokowi masuk Golkar setelah membaca dari media. Dia berharap isu tersebut menjadi kenyataan karena Golkar mempunyai ideologi yang tepat untuk Jokowi membangun bangsa.
Anggota Komisi I DPR Bidang Pertahanan dan Keamanan itu menjelaskan, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar menjadwalkan munas pada Desember mendatang. Dave menegaskan, pengurus pusat partai sebagai pelaksana munas menyatakan tidak ada pembahasan bahwa munas Golkar akan dijadwalkan dalam waktu dekat.
Adapun Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, mengklaim partainya sangat solid sehingga tidak perlu ada pergantian kepemimpinan Airlangga. Dia menyinggung perolehan suara Golkar yang signifikan dalam pemilihan legislatif pada Pemilu 2024. Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Ahad kemarin, perolehan suara Golkar mencapai 15,05 persen. “Ini membuktikan bahwa Airlangga cukup berhasil memimpin Golkar,” kata Firman.
Airlangga tidak banyak berkomentar saat ditanya ihwal isu Jokowi masuk Golkar. “Baik, bagus-bagus saja. Pak Presiden kan tokoh nasional milik semua partai,” katanya pada Senin pekan lalu.
Jokowi Butuh Backing Politik Pasca Lengser
Menanggapi hal tersebut, pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Jokowi membutuhkan sokongan politik setelah tidak lagi menjabat presiden. Kalau tidak masuk Golkar, menurut dia, Jokowi akan tersudutkan. Kenaikan jumlah suara Golkar dalam pemilu legislatif 2024 dibanding saat Pemilu 2019 dinilai menjadi daya tarik sendiri. “Kalau mengambil partai besar, Jokowi akan kuat lagi. Apalagi setelah tidak menjabat presiden,” ujar Ujang saat dihubungi pada Ahad, 3 Maret 2024.
Meski begitu, Ujang mewanti-wanti pelaksanaan munas yang dipercepat bisa dianggap sebagai pengambilalihan partai secara paksa yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. “Itu namanya merusak Golkar karena mengambil paksa. Bahaya bagi Golkar,” katanya.
Analis politik Adi Prayitno menganggap posisi strategis seperti ketua umum di Partai Golkar merupakan hal yang rumit. Selain masalah administratif, persaingan politik menjadi kekalutan sendiri. Dia menyangsikan kerelaan lingkup internal Golkar mengubah aturan demi menjadikan Jokowi sebagai ketua umum. “Kalau hanya diposisikan sebagai kader terhormat, mungkin tidak akan menimbulkan pertanyaan bagi publik,” ujar Adi saat dihubungi, kemarin.
(Sumber: Koran TEMPO, Senin, 4 Maret 2024)
