Dalam berita itu, Al Jazeera menulis, Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi, dalam pidatonya di depan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menuduh bila ada tekanan besar dari pemerintah terhadap pemerintah daerah, dan melakukan mobilisasi bantuan sosial sebagai alat transaksional untuk memastikan satu hasil.
Anies dalam berita juga disebut memperingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Maka bila ada tekanan pemerintah terkait dengan pemilu imbasnya akan berisiko menjerumuskan kembali kehidupan bangsa ke masa lalu yang otoriter.
“Jika kita tidak melakukan koreksi sekarang, maka ke depan akan menjadi preseden dalam pemungutan suara di semua tingkatan. Praktik ini akan dianggap normal, sebuah kebiasaan,” kutip Al Jazeera dari pernyataan Anies tersebut.
