Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma mendapat cecaran pertanyaan dari sejumlah anggota DPR Komisi VIII. Salah satunya ialah Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis. Mulanya, Iskan bertanya terkait dengan sumber anggaran yang dipergunakan untuk bansos yang disalurkan pemerintah pada bulan Januari-Februari 2024 kemarin.
"Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang," kata Iskan, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
Menurut Iskan, biasanya anggaran belum tersedia di awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Sementara SILPA sendiri biasanya dipergunakan untuk gaji pegawai.
"2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program (Bansos) di bulan Januari?" ujar Iskan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P My Esti Wijayanti juga turut menyinggung persoalan bansos. Berdasarkan temuannya di sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada awal tahun atau tepatnya sebelum kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, bansos pangan mengalir deras.
"Saya mendapat catatan di 2022 dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Iksan bahwa lumrahnya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang di DIY. Tetapi di 2024 ini memang keluarnya cukup membuat terkaget-kaget, be..ber..ber (jor-joran digelontorkan), di Januari-Februari," kata Esti.
"Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya juga ke banyak titik, ada beras bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, orang tahunya bansos. Itu mengalir tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Kami membutuhkan ini (jawaban) untuk bisa mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab," sambungnya.
Respons Risma
Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Risma mengatakan, Surat Perintah Membayar (SPM) memang dikeluarkan pemerintah pada Januari setiap tahunnya. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari. Dengan demikian, wajar penyaluran bansos dilakukan pada awal tahun, dan kebetulan bertepatan tahun politik.
Selain itu, lanjut Risma, secara keseluruhan anggaran Program Perlindungan Sosial pemerintah Rp 497 triliun.
Namun, Kemensos sendiri mendapat alokasi hanya Rp 78 triliun untuk tahun 2024 ini.
Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengurusi bansos di luar penugasan tersebut (yang Rp 497 Triliun).
"Sisanya ya saya nggak ngurusi," kata Risma.
Fakta Mengejutkan Tentang Bansos
Di sisi lain, Risma menegaskan kembali bahwa dirinya tidak terkait dengan bansos yang membombardir sejumlah daerah menjelang Pilpres 2024.
Menurutnya, penyaluran bansos di luar penugasannya bukanlah tanggung jawabnya.
"Nggak tahu saya (banjir bansos)," kata Risma, ditemui usai rapat.
"Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Aku nggak berhak lah untuk bicara itu. Itu sudah beberapa tahun itu kejadian, terjadi," sambungnya.
Menurutnya, kegiatan memberikan bansos bukanlah hal yang salah. Namun demikian, dirinya merasa tidak berhak berkomentar banyak menyangkut fenomena banjir bansos yang terjadi. Ia juga menegaskan kembali bahwa dirinya tidak terlibat.
[VIDIO]
Risma tdk tau bansos itu darimana yg jelas bukan dari Kemensos
— NeverAloneLy (@never_alonely) March 19, 2024
Cawe cawe Jokowi kah ? pic.twitter.com/qjk3yNPsss
