Dari Mana Anggaran Makan Siang?
Ringkasan:
■Seorang pejabat menyatakan dokumen tersebut beredar sejak 16 Februari 2024. Dalam dokumen setebal 16 halaman tersebut, Bappenas menghitung kebutuhan anggaran untuk program makan siang gratis mencapai Rp 75,6 triliun dengan sasaran 57,98 juta anak sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Dengan asumsi makan siang diberikan selama 255 hari dalam setahun dengan harga per porsi Rp 15 ribu, ditambah susu Rp 5.000 per anak, kebutuhan anggaran akan bertambah Rp 25,2 triliun.
■Anggaran tersebut masih di luar kebutuhan untuk bantuan gizi anak balita dan ibu hamil, yang juga masuk program pencegahan kontet (stunting).
■Apabila program-program tersebut disertakan, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 185,2 triliun.
Darimana sumber Dananya?
👉Pengalihan Subsidi Energi (BBM, LPG, Listrik)
■Bappenas juga mencari potensi anggaran yang bisa dialihkan ke program-program tersebut. Pos yang dibidik antara lain subsidi energi.
■Menurut kajian Bappenas, ada potensi ruang fiskal Rp 208,1 triliun dari realokasi subsidi energi. Nilai tersebut muncul antara lain dari pelepasan subsidi listrik untuk rumah tangga 900 volt-ampere Rp 9,6 triliun, transformasi subsidi elpiji 3 kilogram menjadi subsidi tertutup dengan ruang fiskal Rp 57,7 triliun, serta kompensasi BBM dan listrik Rp 140,8 triliun.
------------------
Simulasi di Berbagai Daerah
MENU simulasi program makan siang gratis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, yang berlangsung pada 29 Februari 2024 lumayan lengkap. Ada siomai, gado-gado, nasi rames ayam tepung, dan nasi rames semur telur yang disiapkan untuk para siswa di empat kelas. Setiap porsi menu dihargai Rp 15 ribu dan diklaim memiliki kandungan gizi berupa kombinasi karbohidrat dan protein, juga sayuran dan buah.
Dalam simulasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Tangerang itu, setiap kelas mendapat satu menu makan siang. Hidangan itu dibeli panitia dari para pedagang di sekitar sekolah dan dikemas dalam kotak makanan para siswa yang kemudian dibagikan pada waktu istirahat.
Simulasi tersebut adalah interpretasi Pemerintah Kabupaten Tangerang atas rencana program makan siang gratis yang menjadi janji politik pasangan kandidat presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kendati pasangan itu belum ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum, program kampanyenya sudah dibahas Presiden Joko Widodo beserta para menteri dalam rapat di Istana Negara, Jakarta, pada 26 Februari 2024.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang hadir dalam rapat itu menyatakan program makan siang gratis bakal diakomodasi dalam APBN 2025.
Simulasi di SMPN 2 Curug itu pun dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto; penjabat Bupati Tangerang, Andi Ony; tenaga ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang juga bekas Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar; dan para pejabat lain. Airlangga mengatakan simulasi itu adalah inisiatif pemerintah daerah dan sekolah. "Sekolah ini volunteer, siapa yang mau duluan," katanya.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug bermula dari kedatangan Ahmed Zaki (tenaga ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) ke sekolah tersebut sepekan sebelumnya.
Pelaksana tugas Kepala SMPN 2 Curug, Juanda, mengatakan Zaki, yang menjabat ketua tim kampanye daerah Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta, menanyakan rata-rata harga makanan di kantin sekolah. "Beliau bertanya, kalau disimulasikan dengan harga Rp 15 ribu apakah bisa?" ujar Juanda kepada Tempo. "Atas berbagai pertimbangan, kami menerima tawaran (simulasi program makan gratis)."
Pihak sekolah kemudian menyiapkan 160 siswa kelas IX. Pembicaraan Zaki dengan pihak sekolah pun berlanjut ke penentuan jenis makanan dengan takaran nilai gizi tertentu. Misalnya kandungan 600 kalori. Jika program makan siang gratis jadi diterapkan, Juanda mengatakan, caranya tidak akan berbeda jauh dengan simulasi. Dia berharap anggaran makan siang gratis tidak mengganggu dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang sudah ada peruntukannya. "Itu tidak bisa diganggu-gugat," ucapnya.
Simulasi juga sudah dilakukan di beberapa daerah lain, seperti Purwakarta, Jawa Barat; dan Aceh Besar, Aceh.
Simulasi di Purwakarta digagas eks politikus Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Dedi Mulyadi. Bekas Bupati Purwakarta itu menggelar uji coba makan siang gratis di Sekolah Dasar Negeri Ciwangi. Berbeda dengan simulasi di Tangerang, menu makan siang gratis di Purwakarta disediakan forum orang tua siswa dengan nilai Rp 15 ribu per porsi.
Dari uji coba tersebut, seperti dilansir Antara, Dedi mengusulkan dana makan siang gratis diberikan langsung kepada orang tua siswa sehingga dapat dikelola secara mandiri untuk kebutuhan anak masing-masing. Menurut dia, pengelolaan program makan siang gratis oleh satu pihak tidak akan efisien. Menu dan porsi yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi anak bisa terpangkas oleh hal yang bersifat administratif berbasis proyek.
Di Aceh Besar, simulasi makan siang gratis diinisiasi Dewan Guru dan Komite Sekolah SMPN 1 Darul Imarah. Menu makanan diprioritaskan bagi pelajar yatim dan yatim-piatu dari kelas VII hingga kelas IX. "Program ini terus kami sempurnakan sambil menunggu petunjuk teknis dari pusat," kata penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto.
Dalam beberapa bulan ke depan, simulasi program makan siang gratis akan meluas ke berbagai daerah. Salah satu yang akan menggelarnya adalah Kabupaten Merauke di Papua.
"Sudah mengirim undangan, dengan nama gerakan makan ikan," tutur Menteri Airlangga.
Dari berbagai simulasi tersebut, dia menambahkan, pemerintah melakukan belanja ide, gagasan, kritik, dan masalah agar program ini tepat sasaran. Airlangga pun mengatakan program makan siang gratis akan masuk Rancangan APBN 2025.
"Karena pengguna APBN 2025 kan pemerintah yang akan datang," katanya.
•••
MAKAN siang gratis menjadi janji politik Prabowo-Gibran selama berkampanye menjelang pemilihan presiden. Dalam debat kelima kandidat presiden yang membahas isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi, 4 Februari 2024, Prabowo delapan kali mengucapkan "makan gratis".
Pemilihan presiden pun berjalan pada 14 Februari 2024 dan hasilnya masih dihitung Komisi Pemilihan Umum. Artinya, Prabowo-Gibran belum sah menjadi pemenang pemilihan. Meski begitu, makan siang gratis yang menjadi program andalan pasangan itu sudah dikaji berbagai kementerian dan lembaga.
Seorang pejabat pemerintah bercerita, Presiden Jokowi sudah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengkaji program ini sebelum pemilihan umum.
Tempo telah meminta tanggapan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Suharti tentang informasi ini. Namun mereka tidak memberi jawaban.
Seusai konferensi pers bertajuk "Rapor Pendidikan" di gedung Kementerian Pendidikan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2024, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Iwan Syahril mengatakan belum ada pembahasan tentang program makan siang gratis. Dia mengatakan lembaganya hanya melaksanakan program dengan merujuk pada nota keuangan. Karena itu, program kampanye tersebut belum dibahas.
Tapi Kementerian Pendidikan tetap menjadi sorotan publik lantaran muncul usulan mengenai penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis. Tenaga ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan usulan tersebut muncul dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun pendanaan diberikan dengan rekening terpisah dari BOS reguler. "Jadi tidak mengganggu BOS afirmatif atau BOS spesifik," ujarnya.
Pemerintah masih menampung usulan lain dari berbagai simulasi yang berlangsung di daerah. Menteri Airlangga Hartarto berujar, pengkajian itu akan menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam satu bulan ke depan, khususnya setelah ada pengumuman KPU tentang kemenangan Prabowo-Gibran.
Ucapan Airlangga selaras dengan pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selepas rapat terbatas di Istana Negara pada 26 Februari 2024. Kala itu, Suharso menyatakan rencana kerja pemerintah yang lebih baku akan muncul seusai pengumuman KPU mengenai presiden terpilih. Namun saat ini pemerintah sudah berancang-ancang memasukkan program ikonik calon presiden terpilih, seperti makan siang gratis, dalam penyusunan RAPBN 2025.
"Agar benar-benar setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program ikonik," katanya.
Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan Bappenas telah mengkaji program makan siang gratis sebelum rapat terbatas di Istana Negara pada 26 Februari. Dalam dokumen paparan Bappenas berjudul "Kunci Pintu Gerbang Menuju Indonesia Emas 2045: Penguatan Reformasi Fiskal", ada kajian mengenai target dan kebutuhan anggaran program makan siang gratis beserta potensi sumber pendanaannya.
Seorang pejabat menyatakan dokumen tersebut beredar sejak 16 Februari 2024. Dalam dokumen setebal 16 halaman tersebut, Bappenas menghitung kebutuhan anggaran untuk program makan siang gratis mencapai Rp 75,6 triliun dengan sasaran 57,98 juta anak sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Dengan asumsi makan siang diberikan selama 255 hari dalam setahun dengan harga per porsi Rp 15 ribu, ditambah susu Rp 5.000 per anak, kebutuhan anggaran akan bertambah Rp 25,2 triliun.
Anggaran tersebut masih di luar kebutuhan untuk bantuan gizi anak balita dan ibu hamil, yang juga masuk program pencegahan kontet (stunting).
Apabila program-program tersebut disertakan, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 185,2 triliun.
Pengalihan Subsidi Energi (BBM, LPG, Listrik)
Bappenas juga mencari potensi anggaran yang bisa dialihkan ke program-program tersebut. Pos yang dibidik antara lain subsidi energi.
Menurut kajian Bappenas, ada potensi ruang fiskal Rp 208,1 triliun dari realokasi subsidi energi. Nilai tersebut muncul antara lain dari pelepasan subsidi listrik untuk rumah tangga 900 volt-ampere Rp 9,6 triliun, transformasi subsidi elpiji 3 kilogram menjadi subsidi tertutup dengan ruang fiskal Rp 57,7 triliun, serta kompensasi bahan bakar minyak dan listrik Rp 140,8 triliun.
Kritik Akademisi
Kajian-kajian ini tak pelak menuai kritik. Akademikus dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan sikap pemerintah Presiden Jokowi yang mengakomodasi program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 adalah tindakan yang tidak patut. Musababnya, dia menjelaskan, kajian hingga simulasi program berjalan sebelum ada pengumuman resmi KPU mengenai presiden terpilih.
"Jangan seperti asap mendahului api," ujarnya.
Menurut Herdiansyah, pembahasan program makan siang gratis berpotensi melanggar undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah dan merusak desain perencanaan pembangunan lima tahunan.
Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Badiul Hadi mengatakan pembahasan program makan siang gratis menunjukkan pemerintah seperti mengabaikan proses pemilihan umum yang belum selesai dengan menjadikan masa transisi sebagai alasan.
Lagi pula, dia menambahkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan DPR masih dapat mengubah RAPBN selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. "Pemerintah juga tidak perlu memaksakan diri seakan-akan program ini harus dilaksanakan pada tahun pertama presiden baru."
(Sumber: Majalah TEMPO, Minggu, 10 Maret 2024)
