[PORTAL-ISLAM.ID] Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengemukakan soal pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang selama ini dipenuhi "orang dalam" (ordal) Prabowo Subianto.
"Menjadi presiden panglima tertinggi harus punya standar etika yang tinggi, karena mengambil keputusan, mengerahkan pasukan dan harus ada korban nyawa ketika bertempur, tapi kenyataannya ketika bapak memimpin di Kemenhan, banyak orang dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, PT Indonesian Defense and Security Technologies," papar Anies dalam debat sesi 4, Minggu (7/1/2024).
Dia menyebut ada orang dalam PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang mendominasi pengadaan alutsista di pemerintahan. Hal ini menurut Anies tak sesuai dengan standar etika pemimpin.
Rekam Jejak PT Teknologi Militer Indonesia (TMI)
PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) pernah menjadi sorotan publik karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Dalam Raperpres disebutkan, rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.
PT TMI ikut jadi sorotan ketika surat Kemenhan yang ditujukan kepada General Director Rosoboronexport, A.A Mikheev, pada 16 November 2020 lalu tersebar ke publik. Rosoboronexport adalah perusahaan negara asal Rusia yang mengurusi ekspor dan impor senjata.
Di dalam surat yang diteken oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, tertulis sejak Desember 2019, Kemhan telah membentuk beberapa perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu dikendalikan melalui Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Salah satu perusahaan itu adalah PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Komisaris PT TMI adalah Glenny Kairupan, orang dekat Prabowo
Surat yang diteken Menhan ke perusahaan Rusia mengenai keberadaan PT TMI (Tangkapan layar YouTube Akbar Faizal)
PT TMI menjadi sorotan lantaran tiba-tiba ditunjuk sebagai broker pengadaan alutsista. Tetapi, penunjukkan PT TMI sebagai broker tidak diungkap ke publik.
Perusahaan itu didirikan pada 14 Agustus 2020 dengan bentuk perseroan tertutup dan diisi oleh kolega Prabowo.
Di dalam surat yang bocor ke publik itu (lihat surat di atas), tertulis komisaris utama perusahaan itu dijabat oleh Mayor Jenderal (Purn) Glenny Kairupan. Ia diketahui orang dekat Prabowo lantaran menjabat sebagai anggota dewan pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah bertugas sebagai Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu.
Glenn dan Prabowo merupakan teman satu angkatan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang pada 1970.
Di surat itu juga disebut direktur utama dijabat oleh Insinyur Harsustanto.
Terungkap juga ada nama Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.
Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.
Heboh Pengakuan Connie Rahakundini Bakrie
Menurut analis pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, perusahaan yang berkantor di gedung Ratu Prabu di kawasan Cilandak itu, terlihat perusahaan yang baru didirikan. Ia mengaku heran bila perusahaan tersebut yang diberikan kewenangan untuk membeli alutsista atas nama Kemhan.
Connie mengaku sudah sempat diajak berkunjung ke PT TMI oleh seorang perwira tinggi TNI. "Tapi, saya sudah merasa aneh, kok gedungnya busuk banget ya. Kok (perusahaan) yang mengurusi Rp1.760 triliun, kondisi rumputnya sudah liar begitu," kata Connie ketika dihubungi pada Selasa, 1 Juni 2021 lalu.
Ia menambahkan, perusahaan itu mengelola pembelian bagi angkatan laut, udara, darat hingga siber. Connie juga merasa aneh karena signage atau logonya terbuat dari kertas.
Ketika PT TMI menjadi sorotan publik, kata Connie, Kemhan sempat membantah adanya keberadaan perusahaan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal karena ketika berkunjung ke sana, ia tidak seorang diri.
[VIDIO Conni di podcast Akbar Faizal]