Dalam usul Gallant, Gaza akan diperintah Palestina, tapi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan tetap menjaga keamanan di sana.
“Penduduk Gaza adalah warga Palestina. Karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap negara Israel,” kata Gallant seusai rapat, seperti dikutip The Times of Israel.
Gallant menyebutkan tiga pilar dalam penanganan Gaza. Pertama, militer Israel akan tetap mengawasi Gaza. Kedua, satuan tugas multinasional yang dipimpin Amerika Serikat akan menjalankan urusan sipil dan rehabilitasi ekonomi. Ketiga, Mesir bertanggung jawab atas pintu perbatasan ke Gaza melalui koordinasi dengan Israel. Keempat, pemerintahan lokal Palestina di Gaza dipertahankan asalkan pejabatnya tidak terafiliasi dengan Hamas.
Tidak ada peran Otoritas Nasional Palestina dalam rancangan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkeras bahwa Otoritas Palestina, yang sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Abbas, tidak dapat ditugaskan untuk mengurus Gaza. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan negara-negara sekutu Israel telah menegaskan dukungan mereka terhadap Otoritas Palestina untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat dan pada akhirnya menuju solusi dua negara.
Rencana tersebut tidak sempat dibahas secara rinci dalam rapat kabinet karena rapat dibubarkan setelah terjadi perselisihan di antara para menteri. Rencana itu juga belum menjadi kebijakan Israel.(*)
