[PORTAL-ISLAM.ID] BANDUNG - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ditanya tentang apakah akan menormalisasi status organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah jika terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024.
Pertanyaan ini disampaikan oleh anggota DPR dari Partai Nasdem Farhan dalam diskusi bertajuk "Ngajabarkeun Abah Anies" di Kota Bandung, Minggu (27/1/2024).
"Apakah Pak Anies akan melakukan normalisasi kepada HTI dan FPI?" tanya Farhan.
Anies mengatakan, pembubaran FPI dan HTI sudah terlanjur terjadi dan diputuskan oleh pemerintah.
"Apa yang sudah jadi keputusan pemerintah sudah jadi keputusan. Kita hormati keputusan itu, setuju atau tidak seutuju sudah disepakati," kata Anies.
Meski demikian, Anies mengatakan yang perlu diperhatikan adalah proses pembubaran sebuah organisasi.
Menurut Anies, ke depan jika dirinya menjadi presiden, pembubaran organisasi harus berdasarkan keputusan pengadilan, bukan kesewenang-wenangan penguasa.
Anies mengatakan jika ormas melakukan pelanggaran hukum, maka akan diadili di persidangan.
"Ke depan, organisasi yang dianggap keliru akan dibawa ke pengadilan dan ditunjukkan di mana salahnya. Saya tidak akan membubarkan (organisasi). Pengadilanlah yang akan membubarkan karena kami menghormati institusi pengadilan. Di situlah negara berdemokrasi, kalau tidak, negara hanya dijalakan pakai selera," tandas Anies.
Jawaban Anies sesuai dengan Amnesty International.
Setidak sukanya kita ke FPI, pembubaran FPI yang tanpa melalui pengadilan, sepihak dari pemerintah, adalah abuse of power.
Jika atas dasar selera, maka tindakan terhadap FPI dapat juga terjadi pada kelompok yang lainnya.
Simak selengkapnya vidio...
[VIDIO]
Nie videonya,, https://t.co/6p8M3mJtqf pic.twitter.com/b3ETJyFTqz
— King Purwa (@BosPurwa) January 28, 2024
Jawaban Pa Anies sesuai dgn Amnesty International.
— Tasyayaya (@tasyarmh) January 28, 2024
Setidak sukanya kita ke FPI, pembubaran FPI yg tanpa melalui pengadilan, sepihak dr pemerintah, adalah abuse of power.
Jika atas dasar selera, maka tindakan terhadap FPI dapat juga terjadi pada kelompok yg lainnya
Must watch! https://t.co/Pf4T85C4G7 pic.twitter.com/7bqzqjT4KA
Rocky Gerung juga pernah bilang kek gitu,
— Djasiman (@LDjasiman) January 28, 2024
"Negara gak boleh mengatur pikiran orang"
"Negara hanya bisa mengatur tindakan orang yang melawan hukum "
Kalo pikiran mau diseragamkan hanya bisa di Negara2 komunis