Menurut Hendri, pernyataan tersebut akan sulit untuk direalisasikan.
“Gimana itu caranya Presiden enggak pakai faslitas negara, itu dulu dijawab, dia mau jalan kaki, mau nyetir sendiri atau pake sopir dia yang bukan Paspampres? Atau ajudan resmi negara, itu aja udah susah,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu, saat diwawancara Okezone, Rabu (24/1/2024).
Menurut Hensat, Presiden Jokowi sebagai pribadi boleh untuk memihak, namun alangkah baiknya jika pilihan tersebut disimpan saja alias tidak cawe-cawe.
“Kalau soal memihak, setiap orang boleh memihak tapi ya disimpen aja, enggak usah cawe-cawe kampanye, kan susah kan dia masih punya instrumen, gimana caranya enggak pake fasilitas negara,” tegas Hensat.
------
Sebagaimana diketahui, Presiden mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun Kepala Negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," kata Jokowi.
[VIDIO]
