Indonesia’s President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope—His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy
Jika TIME sudah mencap IKN sebagai warisan gelap Jokowi, mana ada investor Asing yang mau investasi di IKN? Bye Bye IKN....
TIME menulis...
Ketika Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, dilantik sebagai Presiden ketujuh Indonesia pada tahun 2014, optimisme seputar keadaan demokrasi di negara ini tampak mencapai puncaknya.
Namun seiring dengan berlalunya dekade pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru kemunduran demokrasi. Bahkan inisiatif puncaknya, yang dimaksudkan sebagai monumen besar warisannya—pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara, untuk menggantikan ibu kota yang ada di Jakarta yang akan dimulai pada tahun depan—tampaknya merupakan perwujudan dari kemunduran tersebut.
Sejak diumumkan pada tahun 2019, proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan telah menuai banyak skeptisisme dan kritik—mulai dari konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga kekhawatiran mengenai investasi China yang menurut para kritikus menjadikan Nusantara sebagai “Beijing Baru”. Namun implikasi yang lebih berbahaya, para pengamat memperingatkan, adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru, yang terletak ratusan mil jauhnya dari Jakarta dan akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih.
Kalau Time sudah seperti ini maka pupuslah harapan mengundang investor asing @jokowi . UU tinggal UU...bye bye ikn pic.twitter.com/7xE1vy3Yh7
— Ali Syarief (@alisyarief) November 30, 2023
