Jurus Anies di Tengah Gesekan Dua Kubu
Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies Rasyid Baswedan menawarkan berbagai program kerja apabila ia terpilih sebagai presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Satu di antara beragam janji Anies itu dikhususkan untuk warga Sumatera Utara, yaitu moda transportasi umum yang terintegrasi di Kota Medan seperti di Jakarta.
"Khusus untuk Kota Medan, kami bangun transportasi umum," kata Anies ketika berkampanye di Gedung Olahraga Pancing, Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahad, 3 Desember 2023.
Pada hari keenam masa kampanye tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyampaikan berbagai program kerjanya secara umum, di antaranya harga bahan kebutuhan pokok yang murah dan ketersediaan lapangan kerja untuk segenap lapisan masyarakat.
Selama sepekan berkampanye, Anies menawarkan janji program kerja khusus yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya ketika berkampanye pada hari pertama di GOR Satria, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mantan Menteri Pendidikan itu berjanji masyarakat bisa mengakses moda transportasi Bogor-Jakarta yang lebih terjangkau.
Esok harinya, Anies menawarkan program contract farming atau pertanian dengan sistem kontrak ketika berkampanye di kebun hortikultura di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat.
Pelatih Kepala Tim Nasional Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar—pasangan calon presiden-wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan—Ahmad Ali mengatakan memang pasangan calon presiden nomor urut satu ini berusaha mendekatkan program kerjanya kepada masyarakat. Jadi ada berbagai tawaran program kerja khusus Anies-Muhaimin di setiap daerah.
Ahmad Ali mencontohkan komitmen Anies-Muhaimin membangun Stadion Mattoanging, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan standar kelas dunia seperti Jakarta International Stadium (JIS)—stadion sepak bola di Jakarta yang dibangun Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Janji tersebut menjadi bagian dari cara Anies-Muhaimin agar masyarakat Sulawesi Selatan memilih pasangan calon yang diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera ini.
"Dari 100 orang Indonesia, mungkin hanya satu yang tidak setuju melihat tim nasional Indonesia masuk gelanggang internasional. Untuk mewujudkan itu, perlu sarana untuk memfasilitasi bibit-bibit atlet yang unggul," ujar Ahmad Ali.
Ia melanjutkan, ada berbagai strategi lain Anies-Muhaimin untuk meraih simpati pemilih. Misalnya mereka berusaha mendekati pemilih generasi Z (Zoomer)—kelompok masyarakat setelah generasi milenial—dan pemilih milenial dengan memenuhi berbagai undangan diskusi di kampus ataupun organisasi masyarakat. “Lewat diskusi publik secara terbuka, generasi muda akan melihat gagasan yang dibawa calon presiden,” katanya.
Di samping itu, kata Ahmad Ali, tim pemenangan dan kelompok relawan Anies-Muhaimin memilih berkonsentrasi menyampaikan program kerja dan rekam jejak jagoannya dibanding melakukan kampanye hitam atau black campaign terhadap rival Anies, yaitu pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Karena itu, kubu Anies-Muhaimin menolak ajakan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—pengusung Ganjar-Mahfud bersama Partai Persatuan Pembangunan—untuk bersama-sama melawan berbagai bentuk tekanan dan intimidasi menjelang pencoblosan pasangan calon presiden. Bentuk tekanan dan intimidasi itu di antaranya tergambar dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan ini memuluskan jalan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden.
Ahmad Ali menegaskan, kubu Anies-Muhaimin tak mau hanyut dalam perang terbuka dan saling menjatuhkan di antara pasangan calon presiden. "Kami berfokus melakukan dialektika politik agar masyarakat memahami isi dan rencana yang akan kami lakukan,” ujarnya.
Berfokus Kampanyekan Rekam Jejak Anies
Ketua Aliansi Indonesia Sejahtera (Anies)—relawan Anies-Muhaimin—La Ode Basir mengatakan pendukung Anies diminta menghindari perdebatan yang bukan substansi selama masa kampanye. Karena itu, berbagai kelompok pendukung Anies-Muhaimin lebih berkonsentrasi mengkampanyekan rekam jejak jagoannya, lalu membandingkan dengan rekam jejak Prabowo-Gibran ataupun Ganjar-Mahfud. "Basis kampanye kami adalah data dan fakta," kata Basir.
Juru bicara Tim Nasional Amin—akronim Anies-Muhaimin—ini mencontohkan rekam jejak pendidikan Anies yang lebih unggul dibanding dua calon presiden lain. Ia mengatakan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman calon presiden menjadi acuan pemilih di segmen tertentu.
Kompetensi Anies, kata Basir, tergambar dari berbagai kegiatan diskusi dan seminar publik yang ia ikuti. "Rekaman dialog publik itu kami sebarkan sebagai bagian dari kampanye," ujar Basir.
Di samping itu, kata dia, seluruh simpul kelompok pendukung Anies-Muhaimin mulai dikerahkan untuk berkampanye dari rumah ke rumah. Mereka menargetkan mampu menjangkau 80 persen rumah yang berada dalam satu tempat pemungutan suara (TPS). "Kami juga sedang berfokus membentuk jejaring pengawas TPS," kata Basir.
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim, yakin kubu Anies-Muhaimin tidak akan terlibat dalam perseteruan antara poros Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Sebab, kubu Anies-Muhaimin mendapat keuntungan ketika perseteruan kedua poros calon presiden itu semakin runcing.
"Anies-Muhaimin justru menikmati berkah elektoral dari drama politik yang semakin panas di antara kedua kubu pasangan calon lainnya," kata Kennedy.
Perseteruan yang dimaksudkan Kennedy adalah berbagai kritik terbuka elite PDI Perjuangan—poros utama pendukung Ganjar-Mahfud—terhadap Jokowi, yang diidentikkan dengan kubu Prabowo-Gibran. Misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan pemerintahan saat ini seperti zaman Orde Baru.
Menurut Kennedy, saat ini kubu Anies-Muhaimin juga semakin percaya diri. Mereka mulai menyiapkan skenario putaran kedua pemilihan presiden. Ia menduga kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan berkoalisi, dengan asumsi pasangan Prabowo-Gibran lolos ke putaran kedua.
"Mereka (Anies-Muhaimin) telah membaca ruang-ruang komunikasi untuk berkoalisi dengan PDIP," kata Kennedy.
[Sumber: Koran TEMPO, Senin, 4 Desember 2023]
