UNTUNG-RUGI PDIP KELUAR KABINET
Tanda-tanda keretakan hubungan PDIP dan Jokowi makin terang. PDIP akan untung atau merugi jika keluar Kabinet?
Dosen ilmu politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai situasi politik saat ini semakin menguatkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo sudah berpisah jalan. Sinyal paling nyata tampak ketika Megawati menyinggung tanda-tanda kecurangan pemilu yang mulai terlihat.
"Saya rasa keduanya sudah bercerai dan berbeda haluan," kata Ujang, Senin, 13 November 2023.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menyebutkan tanda-tanda keretakan di antara mereka terasa ketika kader PDI Perjuangan di Kabinet Indonesia Maju—sebutan untuk kabinet pemerintahan Jokowi— hendak mengundurkan diri dari kabinet. Jika betul kader PDIP mundur dari kabinet, Ujang menganggapnya sebagai antiklimaks ketidakharmonisan antara Jokowi dan Megawati. "Kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil Megawati," ujarnya.
Ujang berpendapat, PDIP ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., akan merugi jika kader partai berlambang banteng moncong putih ini mundur dari kabinet. Sebab, PDIP serta pasangan calon yang mereka usung akan kehilangan lumbung finansial dan kekuatan logistik. Kader PDIP yang mundur dari kabinet juga rentan terjerat kasus hukum. "Kesalahannya biasanya dicari-cari untuk dipidanakan oleh pihak lain," katanya.
Sabtu, 11 November lalu, politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan kader partainya yang ada di kabinet baru saja menemui Megawati. Menteri tersebut lantas menyampaikan keinginannya keluar dari kabinet.
Deddy tak menyebutkan identitas menteri tersebut. Namun saat ini ada sembilan kader PDIP dalam kabinet. Mereka antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati. Lalu ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi.
"Ibu (Megawati) bilang bahwa menjadi menteri adalah tanggung jawab kepada bangsa dan rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan, silakan (melanjutkan di kabinet,)" kata Deddy. Saat dimintai konfirmasi ulang, ia belum merespons pertanyaan Tempo.
Satu hari berikutnya, Megawati mengkritik Mahkamah Konstitusi, khususnya ihwal putusan lembaga itu atas uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi itu memuluskan langkah Wali Kota Solo yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Sikap politik Gibran yang memilih berpasangan dengan Prabowo dalam pemilihan presiden berseberangan dengan dukungan partainya. Sejak Gibran memilih berpasangan dengan Prabowo, PDIP sudah berulang kali memintanya mundur dari partai banteng, tapi ia tak kunjung melakukannya.
Menanggapi pidato Megawati pada Ahad lalu, Gibran mempersilakan semua pihak menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Pemilu jika memang terjadi kecurangan pemilu. "Ya, dilaporkan saja, misalnya ke Bawaslu atau apa, kalau ada kecurangan," katanya kepada awak media di Balai Kota Solo, Senin kemarin.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Istana tidak pernah menerima kabar bahwa ada kader PDIP yang akan mundur dari kabinet. "Setahu saya, tidak ada. Beliau (Jokowi) sedang di Amerika, menghadiri acara pertemuan dengan Presiden Biden (Presiden Amerika Serikat Joe Biden) dan KTT APEC," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin malam.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan kader PDIP yang hendak mundur dari kabinet merupakan konsekuensi dari sikap politik Megawati. Di samping itu, kata dia, rencana kader PDIP keluar dari kabinet mencerminkan suasana kekecewaan internal partai terhadap Jokowi yang dianggap pro Prabowo-Gibran.
"Saya kira ini hanya menegaskan hubungan yang tidak baik itu antara Istana dan PDIP," ucapnya.
Menurut Agung, Megawati pasti menghitung untung-rugi bagi partainya dan pasangan calon presiden yang diusung jika menarik kadernya dari kabinet atau memilih menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Secara ideal, kata dia, PDI Perjuangan semestinya mundur dari kabinet setelah berseberangan sikap politik dengan Jokowi. Tapi secara politis, PDIP lebih baik tetap berada di kabinet dan menghadapi kompetisi pemilu dengan sebaik-baiknya.
(Sumber: Koran Tempo, Selasa, 14 November 2023)
