🔵Setelah memenangkan pemilu legislatif 2006 dan menjadi partai pemerintah Palestina (Pemimpin Hamas Ismail Haniyah jadi Perdana Menteri Palestina), Hamas mengirimkan pesan kepada Israel dan AS untuk mengakui Palestina berdasarkan batas tahun 1967 dan gencatan senjata selama 50 tahun. Permintaan itu tak ditanggapi Israel maupun AS.
🔵Sebenarnya Hamas berulang kali menekankan bahwa mereka bersedia hidup dalam damai, dengan syarat kemerdekaan dan batas negara 1967 dihargai.
🔵Namun, yang namanya penjajah Israel, mereka tetap saja menindas dan meneruskan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan merusuhi al-Aqsa.
🔵Dalam sudut pandang Israel, terlebih di zaman Netanyahu, penting agar Palestina tetap terpecah.
🔵Caranya: Pemerintahan PLO di Tepi Barat (dengan Presidennya Mahmoud Abbas) yang diakui dunia internasional dibuat tak berdaya dan pemerintahan Hamas dibuat "leluasa". Ini terjadi sebelum serangan 7 Oktober terjadi.
🔵Dengan strategi demikian, Israel bisa membuat-buat alasan untuk ditunjukkan ke dunia, bahwa Israel tidak punya "partner sah dan setara" untuk diajak ke meja perundingan, sebab PLO sudah dibuat "lemah", di sisi lain Hamas yang "dibiarkan", diframing sebagai "ekstremis/teroris".
Dunia: "Eh Israel! Damai gak lo sama Palestina!"
Israel: "Lha damai sama siapa? PLO aja melemah, gak fungsional. Hamas hobi neror gue. Damai sama siapa?"
🔵Kira-kira kondisi seperti itulah yang diharapkan Israel. Mereka gak ingin Palestina bersatu alias politik devide et impera.
🔵Hamas menjadi gerah dan menyadari bahwa Israel tidak memiliki niat atau komitmen membuat solusi 2 negara tercapai dan memilih perlawanan bersenjata untuk memerdekakan Palestina.
🔵Dalam mewujudkan Palestina merdeka, Hamas menyadari pentingnya aliansi dengan negara lain dan kini Hamas memiliki 2 sekutu erat: Qatar dan Turki. Kedua negara ini banyak membantu Hamas dan Palestina secara umum, terutama dukungan finansial dan politik.
🔵Hamas digolongkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan Kanada. Namun, perlu dicatat bahwa kebanyakan negara-negara di dunia tidak menggolongkan Hamas sebagai teroris, di antaranya Indonesia, Arab Saudi, Swiss, Turki, Tiongkok, dan PBB.
By Erlangga Greschinov
@Greschinov
👇👇
Setelah memenangkan pemilu legislatif 2006 dan menjadi partai pemerintah Palestina, Hamas mengirimkan pesan kepada Israel dan AS untuk mengakui Palestina berdasarkan batas tahun 1967 dan gencatan senjata selama 50 tahun.
— Erlangga Greschinov (@Greschinov) November 14, 2023
Permintaan itu tak ditanggapi Israel maupun AS.
(A thread) pic.twitter.com/Wk68K8DHJ5
Ini daftar negara-negara di dunia mana yang mengategorikan Hamas sebagai teroris atau bukan.
— Erlangga Greschinov (@Greschinov) November 14, 2023
Arab Saudi tidak termasuk. pic.twitter.com/oXm3wM62uK
