Anies Baswedan hadir bersama Muhaimin Iskandar.
Paslon nomor urut 1 itu merupakan satu-satunya capres dan cawapres yang diundang oleh Ijtima Ulama.
“Kami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir dalam kegiatan Ijtima Ulama,” ujar Anies setelah menghadiri Ijtima Ulama 2023.
Anies mengaku tidak khawatir dengan label politik identitas usai menghadiri forum tersebut. Mantan Gubernur DKI jakarta itu mengatakan semua kelompok harus dirangkul.
"Kami mendatangi semua. Ada undangan untuk kami menyampaikan visi-misi dari masyarakat koperasi, kami hadir. Ada undangan menyampaikan visi-misi dari pengusaha, kami hadir. Ada undangan menyampaikan visi-misi dari ormas keagamaan, kami datangi. Jadi kami menghadiri seluruh unsur masyarakat. Siapapun semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mendengar pandangan dari calon presiden dan calon wakil presiden," kata Anies.
Semua komponen harus dirangkul dan jangan ada yang dimusuhi.
“Justru persoalan yang ada di negeri ini karena ada yang dimusuhi, yang dijauhi. Apa yang terjadi? Yang terjadi rasa ketidakadilan,” ucap Anies.
“Mengapa semua dijangkau kecuali dua kelompok? Mengapa tidak disapa kecuali satu dua kelompok?” sentil Anies.
Menurut Anies, sejumlah pihak yang hadir di Ijtima Ulama juga merupakan warga Indonesia dan memiliki hak yang sama.
“Ormas keagamaan kami datang. Jadi kami menghadiri seluruh unsur masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, menjangkau semua, baik yang berpandangan sama maupun berbeda,” ujar Anies.
Anies menghadiri Ijtima Ulama 2023 di Sentul, bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dalam forum itu, Anies berbicara terkait penghentian kriminalisasi terhadap ulama. Anies menyatakan bahwa wibawa pengadilan dan aparat penegak hukum harus dikembalikan. Dalam hal ini, Anies mengaku bahwa kriminalisasi terhadap lawan politik dan ulama harus dihentikan.
“Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi kepada siapa pun,” ujar Anies di lokasi.
“Siapa pun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama termasuk oposisi karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik,” katanya menambahkan.
Anies menekankan Indonesia merupakan negara hukum, artinya para penguasa harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, Anies juga menyatakan akan terus memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina lewat forum-forum internasional.
“Kami punya komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional,” kata Anies.
Anies menilai bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, tidak boleh lagi ada penjajahan.
Anies menekankan mengenai pentingnya Indonesia tidak hanya sekedar menjadi penonton di dunia.
[VIDEO]
