Hal itu disampaikan Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).
Anies menyebut, food estate tak akan dilanjutkan jika ia terpilih sebagai presiden karena dinilai kurang memihak pada petani.
"Karena ini alasan pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," tutur Anies.
Dia menyebut, food estate adalah pengembangan pertanian berbasis kawasan yang praktiknya berbasis pada korporasi.
"Sementara kita butuh sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produksi pertanian," tuturnya.
Dengan pertanian kontrak, petani bisa tetap menjual hasil produksi mereka kepada konsumen dengan harga yang relatif baik dan memiliki kepastian pembelian produk.
Anies juga menyebut, food estate sangat terikat dan dikuasai oleh pemilik modal, sedangkan pertanian kontrak adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani.
"Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebut program lumbung pangan atau food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.
Hal itu ditegaskan Presiden usai menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI ke-78, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/08/2023) siang.
"Kita itu membangun food estate (lumbung pangan) itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat (gandum) problem di semua negara, yang makan gandum semuanya ini masalah sekarang ini, problem, harga juga naik drastis," ujar Jokowi
Ia mengungkapkan, pembangunan food estate ini merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.
Menurut Jokowi, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.
“Yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian. Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di [Kementerian] Pertahanan,” imbuhnya.
[Sumber: Kompas]
