Headline Majalah TEMPO:
BARA DALAM SEKAM JOKOWI-MEGA
Tujuh narasumber yang mengetahui perkembangan gugatan batasan usia di Mahkamah Konstitusi mengatakan rapat permusyawaratan hakim telah digelar pada Senin, 18 September lalu. Mereka membahas tiga permohonan uji materi yang diajukan PSI, Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Para narasumber yang ditemui terpisah itu menyebutkan mayoritas hakim konstitusi menolak gugatan tersebut.
Para narasumber itu sama-sama menyatakan Ketua MK Anwar Usman tak termasuk hakim yang menolak uji materi tersebut. Anwar adalah adik ipar Presiden Jokowi sekaligus paman Gibran.
Putusan Mahkamah tentang batas usia ini awalnya akan dibacakan pada Rabu, 27 September lalu. Tapi sidang pembacaan putusan itu batal diselenggarakan.
Seorang pejabat yang mengetahui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi bercerita, pada Kamis, 21 September, atau tiga hari seusai rapat pleno untuk tiga perkara itu berjalan, para hakim kembali menggelar rapat permusyawaratan hakim. Tujuannya, membahas permohonan gugatan yang diajukan oleh dua penggugat lain, Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu. Sumber tersebut mengatakan rapat diadakan mendadak.
Narasumber yang sama menduga rapat itu digelar untuk menggugurkan putusan sebelumnya. Boyamin Saiman, ayah dua penggugat, mendengar petitum Almas yang meminta MK menambahkan frasa “orang yang berpengalaman sebagai kepala daerah” pada syarat usia calon presiden-wakil presiden digunakan oleh Anwar Usman untuk mendorong digelarnya rapat tersebut.
Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mengatakan seluruh proses penanganan gugatan di MK dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Ia membantah jika disebut ada konflik kepentingan Ketua MK dalam proses sidang-sidang gugatan mengenai Undang-Undang Pemilu yang terjadi di lembaganya. “Silakan didalami ke informan yang memberikan informasi itu.”
Anwar Usman hingga Sabtu, 30 September lalu, tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirim Tempo. Pada Selasa, 29 Agustus lalu, Anwar menyatakan tak akan dipengaruhi hubungan kekerabatan dalam memutus perkara. “Putusan MK hasil keputusan bersama sembilan hakim konstitusi,” ujarnya saat sidang uji materi soal batas usia calon presiden-wakil presiden.
•••
MANUVER meloloskan Gibran Rakabuming Raka melalui gugatan Undang-Undang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi menjadi perbincangan di PDIP sejak pertengahan tahun ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bercerita, ia pernah bertanya ihwal gugatan itu kepada Joko Widodo saat bertemu di Istana Negara, 22 Juni lalu.
Di sela-sela pembahasan pembentukan Tim 7 untuk pemenangan Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, Hasto bertanya apakah Jokowi punya andil dalam sejumlah gugatan tersebut. “Pak Jokowi menyampaikan bahwa kabar itu adalah upaya penggiringan yang dilakukan pihak lain,” kata Hasto kepada Tempo, Kamis, 28 September lalu.
Toh, tiga politikus PDIP menyatakan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu faktor yang memanaskan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka menduga, jika MK meloloskan gugatan syarat usia calon wakil presiden, Gibran akan digandeng menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.
Orang dekat Prabowo bercerita, upaya menggandeng Gibran telah dibahas di salah satu rumah petinggi Gerindra di Jakarta Pusat, awal September lalu. Diskusi itu membahas rencana pemenangan Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Deklarasi Anies-Muhaimin digelar pada Sabtu, 2 September lalu.
Salah satu strategi yang mencuat adalah menjadikan Gibran calon wakil presiden Prabowo. Tujuannya, memastikan loyalis Jokowi mendukung Prabowo. Dengan tingkat kepuasan publik cukup tinggi, faktor Jokowi dianggap cukup besar dalam pemilihan presiden. Survei Lembaga Survei Indonesia pada Juli lalu menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi hampir 82 persen.
Koalisi Indonesia Maju pun kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk mematangkan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Seorang pengusaha yang dekat dengan Jokowi mengaku pernah menanyakan peluang Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Menurut narasumber tersebut, Jokowi sudah menghitung bahwa Gibran dapat menguatkan perolehan suara Prabowo dan mendukung kemenangan rivalnya pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 itu.
Meski pasangan Prabowo-Gibran berpeluang memenangi pemilihan presiden, kata narasumber yang sama, Jokowi menilai margin kemenangan Prabowo-Gibran tipis jika melawan Ganjar Pranowo. Perolehan suara untuk Prabowo pun bisa menyusut jika narasi politik dinasti menguar.
Di tengah menguatnya manuver menarik Gibran, langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang menjadi Ketua Umum PSI pada Senin, 25 September lalu, ikut memanaskan hubungan Jokowi dengan PDIP. Sejumlah politikus PDIP yang ditemui Tempo menduga Kaesang akan membawa PSI mendukung Prabowo.
Sehari sebelum Kaesang bergabung dengan PSI, Megawati Soekarnoputri melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan para politikus partai banteng tak mengomentari manuver Kaesang. “Instruksi disampaikan Mas Hasto di grup internal yang berisi narasumber-narasumber dari PDIP yang kerap berbicara dengan media,” kata Deddy Sitorus.
Di lingkup internal PDIP, hawa politik kian panas. Sejumlah narasumber yang ditemui Tempo memperlihatkan beredarnya tautan buku elektronik tentang politik dinasti keluarga Jokowi di berbagai grup percakapan. Buku terbitan tahun 2020 itu tersebar dengan disertai narasi yang mengkritik keluarga Solo, sebutan untuk keluarga Jokowi.
Seorang politikus PDIP yang dekat dengan Megawati bercerita, ia sempat bertemu dengan ketua umum partai banteng tersebut beberapa waktu lalu. Dalam perjumpaan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, politikus tersebut membahas arah dukungan Jokowi untuk pemilihan presiden. Waktu itu sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo disebut-sebut menguat.
Kepada politikus ini, Megawati mengaku mendengar ada sejumlah keuntungan yang ditawarkan jika Jokowi mendukung Prabowo. Misalnya Jokowi bisa ikut menentukan menteri di kabinet bila Prabowo menang.
Di kalangan tim pemenangan Ganjar, ada atau tidaknya dukungan Jokowi kini tak lagi dianggap sebagai faktor pendulang suara. Deddy Sitorus, politikus PDIP, mengatakan partainya tak menaruh harapan kepada siapa pun, termasuk Jokowi.
Seorang pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo mengatakan koalisi telah menghitung berbagai risiko bila Ganjar, mantan Gubernur Jawa Tengah, kehilangan dukungan dari Jokowi. Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, enggan berkomentar soal risiko tersebut. “Kalau ada dukungan dari beberapa pihak, itu tambahan, bonus bagi kami,” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 29 September lalu.
Menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berlangsung pada 30 September-1 Oktober 2023, Megawati dikabarkan bertemu dengan Jokowi. Sejumlah narasumber di koalisi pendukung Ganjar dan seorang menteri Kabinet Indonesia Maju mengatakan pertemuan itu digelar diam-diam di Istana Bogor dan dijembatani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Pada pembukaan Rakernas PDIP, Jumat, 29 September lalu, Jokowi tampak menghadiri acara tahunan itu. Ia berjalan beriringan dengan Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka, dan petinggi PDIP lain. Dalam pidatonya, Jokowi berkata, “Saya bisik-bisik ke Mas Ganjar, habis dilantik (sebagai presiden), besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan.”
(Simak selengkapnya: di Majalah TEMPO, Minggu, 1 Oktober 2023)
