Reshuffle Kabinet Tahap Kedua
Rosan Roeslani mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri BUMN setelah didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Surat pengunduran Rosan itu disampaikan ke Presiden Joko Widodo, dua hari lalu.
“Wamen BUMN ini secara resmi diberhentikan dengan hormat melalui keputusan presiden tertanggal 25 Oktober 2023,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Rabu, 25 Oktober 2023.
Sikap Jokowi yang merestui pengunduran diri Rosan itu bersamaan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, kemarin. Dalam reshuffle ini, Jokowi mengganti Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian setelah politikus Partai NasDem itu menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Pengganti Syahrul adalah Andi Amran Sulaiman. Amran pernah menjabat Menteri Pertanian periode 2014-2019.
Jokowi juga mengganti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. Pengganti Dudung adalah Jenderal Agus Subiyanto, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.
Dalam reshuffle kabinet kemarin, Jokowi belum memilih pengganti Rosan. Ari Dwipayana mengatakan Presiden memang belum menunjuk pengganti bekas Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut. Ari belum dapat memastikan kapan Presiden akan menetapkan pengganti Rosan. “Sampai saat ini belum ada info soal itu,” katanya.
Dua sumber Tempo di lingkaran Istana dan seorang politikus Partai Gerindra mengatakan Presiden bakal merombak kabinet gelombang kedua pada pekan depan. Menurut rencana, Jokowi akan mengganti sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju.
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, di antaranya, disebut-sebut sebagai pejabat yang akan diganti. Salah satu calon penggantinya adalah Dudung Abdurachman. Anggota kabinet lainnya yang bakal diganti, antara lain, adalah menteri yang partainya berseberangan sikap dengan Jokowi dalam pemilihan presiden 2024.
Sikap politik Jokowi disebut-sebut lebih condong ke pasangan Prabowo-Gibran. Gibran adalah putra sulung Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran didukung tujuh partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka mendaftarkan pasangan Prabowo-Gibran ke KPU, Rabu kemarin.
Adapun partai pendukung pemerintah yang berseberangan sikap politik dengan Jokowi, antara lain, adalah PDIP, PPP, PKB, dan Partai NasDem. PDIP dan PPP berkoalisi mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Lalu PKB dan NasDem bersama Partai Keadilan Sejahtera mendukung Anies Rasyid Baswedan serta Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Dua politikus PDIP mengatakan partainya sudah mendengar kabar rencana Presiden mengganti Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN. Selama ini Budi diidentikkan dengan PDIP meski ia bukan kader partai banteng moncong putih. Budi dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budi adalah ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5 RI. Anak Budi bernama Mochamad Herviano Widyatama menjadi pengurus PDIP. Bahkan Herviano menjabat Ketua Banteng Muda Indonesia—organisasi sayap kepemudaan PDIP—periode 2021-2024.
Gonjang-ganjing agenda menggusur menteri asal PDIP di Kabinet Indonesia Maju juga menjadi perbincangan dalam rapat internal pengurus partai banteng moncong putih se-Indonesia secara daring, Rabu kemarin. Dalam rapat itu, kata seorang pengurus PDIP, disampaikan bahwa kader partainya harus bersiap jika terdepak dari Kabinet Indonesia Maju. “Kami juga membahas agenda pemenangan Ganjar-Mahfud,” kata legislator PDIP itu.
Hubungan PDIP dan Jokowi disebut-sebut merenggang sejak Gibran diwacanakan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, Mei lalu. Dewan Kehormatan PDIP lantas memanggil Gibran ke Jakarta. Kakak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu pun diberi sanksi peringatan.
Lima bulan berselang, Gibran betul-betul menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Meski berbeda sikap dengan partainya, Gibran memilih tak mundur dari keanggotaan PDIP. Ia beralasan sudah berpamitan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat pekan lalu.
Puan pun mengakui Gibran sudah pamit untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Ia pun memastikan Gibran belum mengundurkan diri dari keanggotaan PDIP. “Enggak ada pemberian KTA (kartu tanda anggota). Hanya pamit untuk jadi cawapres Mas Prabowo,” kata Puan, kemarin.
Hingga kini PDIP juga tidak memecat Gibran. Para pengurus PDIP justru meminta Gibran agar legawa mengundurkan diri dari keanggotaan partai. “Saya harapkan dengan hormat Mas Gibran mengembalikan KTA kepada DPC (PDIP Solo),” kata F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDIP Kota Solo.
Adapun politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan partainya sengaja memberi kesempatan kepada Gibran untuk mengundurkan diri. Alasannya, PDIP berusaha menjaga suasana politik tetap kondusif. “Ada waktunya dan aturan main,” ujarnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap kecenderungan reshuffle kabinet menjelang pemilihan presiden karena faktor kesukaan dan bermotif akomodasi politik. Di samping itu, perombakan kabinet yang menyasar kader partai yang berseberangan sikap politik dengan Jokowi sudah dapat dipastikan untuk kepentingan pemenangan pemilu. “Kalau ini terjadi, tanda-tanda ‘bersih-bersih’ menteri yang jadi lawan politik,” ujarnya.
Penggantian Panglima TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dipastikan akan diganti pada bulan depan karena memasuki masa pensiun. Yudo akan pensiun dari militer pada Desember mendatang.
Dua sumber Tempo di lingkaran Istana menyebutkan calon kuat pengganti Yudo adalah Jenderal Agus Subiyanto, yang baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kemarin. Pertimbangannya, jatah Panglima TNI berikutnya adalah Angkatan Darat jika menganut sistem rotasi tiga matra di TNI.
Peneliti senior Imparsial, Al Araf, mengatakan pengangkatan Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat membuka jalan bagi mantan Komandan Kodim 0735 Surakarta itu menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan Undang-Undang TNI memang mengatur pola rotasi tiga matra dalam penggantian Panglima TNI. “Tahun ini memang jatuhnya ke Angkatan Darat,” kata Al Araf.
[Koran Tempo, Kamis, 26 Oktober 2023]
