SEKALI RESHUFFLE, DUA MISI TERLAMPAUI
Konstelasi politik bergerak cepat seiring dengan masa pendaftaran pemilihan presiden 2024.
Hari ini (25/10/2023) Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat negara, baik menteri maupun kepala lembaga.
Selain untuk mengisi pos Menteri Pertanian yang lowong, reshuffle di pengujung masa pemerintahan ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi politik Jokowi untuk kepentingan koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kepastian reshuffle disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana, kemarin siang. Menurut dia, pelantikan pejabat rencananya digelar hari ini di Istana Negara. "Mengenai siapa yang dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya update lagi," katanya.
Kabar perombakan kabinet lebih dulu diungkapkan oleh Joko Widodo pada pagi harinya. Dia mengatakan sedang menyiapkan reshuffle, terutama untuk mengisi pos Menteri Pertanian. "Mungkin minggu ini," kata Jokowi di Plataran Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin.
Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut ihwal siapa yang akan mengisi posisi Menteri Pertanian ataupun pos-pos jabatan lain yang turut dirombak. Dia hanya mengangguk dan tersenyum ketika awak media bertanya tentang isu Partai Demokrat masuk kabinet.
Kabar bergabungnya Demokrat ke kabinet merebak seiring dengan pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka pada Senin sore, 23 Oktober lalu. Malam sebelumnya, Agus berdiri di barisan ketua umum partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang mengumumkan pengusungan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.
Kemarin, Jokowi juga menjelaskan singkat tentang kunjungan AHY—begitu Agus Yudhoyono biasa disapa. Menurut dia, pertemuan itu sebatas silaturahmi. "Berbicara hal-hal yang biasa. Kami bicarakan ketemu dengan partai," ujarnya.
Namun sejumlah sumber Tempo di lingkaran pemerintahan dan partai pendukung pemerintah mengungkapkan bahwa Demokrat akan kebagian jatah posisi Menteri Pertanian. Agus Yudhoyono menjadi kandidatnya.
Seorang pengurus teras Partai Demokrat membenarkan Istana telah menawarkan kepada AHY untuk mengisi jabatan Menteri Pertanian. Namun dia enggan menjelaskan detail kapan tawaran itu disampaikan serta keputusan akhir partainya.
Unggahan Agus Yudhoyono di akun Instagram miliknya kemarin pagi seakan-akan hendak mengkonfirmasi isu tersebut. Dia membagikan foto dan video dokumentasi kunjungannya ke kebun apel di Kota Batu, Jawa Timur.
Dalam unggahan itu, Agus juga membubuhkan tulisan yang menyatakan bahwa Demokrat akan terus mendorong terjaminnya ketersediaan pupuk, hadirnya inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang pertanian. "Pertanian kita adalah salah satu sektor yang perlu kita bangun dan dorong untuk bangkit dan maju," begitu dituliskan Agus.
Agus tidak sedang berada di Kota Batu. Kemarin dia justru memimpin rapat dengan pengurus daerah Partai Demokrat di Jakarta.
Adapun foto dan video yang diunggah Agus kemarin merupakan dokumentasi dari kunjungannya ke Kota Batu pada pertengahan Februari lalu untuk bertemu dengan komunitas pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Koordinator juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra enggan menjawab pertanyaan tentang kabar Agus didapuk menjadi Menteri Pertanian. Menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Pak Jokowi yang bisa menjawabnya karena itu ranah presiden," kata Herzaky.
Dia juga enggan menjawab apakah Agus turut membicarakan peluangnya masuk ke kabinet Jokowi dalam pertemuan dengan para pengurus daerah, kemarin. Menurut Herzaky, AHY memang mengumpulkan 38 ketua dewan pimpinan daerah di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Namun fokus pembahasan dalam rapat Selasa siang itu adalah menyiapkan strategi menghadapi pemilihan legislatif sekaligus pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.
Sarat Aroma Berbagi Kue di Koalisi Baru
Kursi Menteri Pertanian lowong karena Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan. Dugaan korupsi yang menjerat anggota Dewan Pakar Partai NasDem ini disinyalir berhubungan dengan jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Sejak 7 Oktober lalu, Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian.
Namun reshuffle kali ini sulit dilepaskan dari dinamika politik menjelang pemilihan presiden, terutama dengan mencuatnya kabar Jokowi menggaet Demokrat ke kabinet pemerintahannya. Selama ini Demokrat selalu berada di luar barisan pendukung pemerintah.
Di parlemen, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga selalu menolak beberapa produk legislasi kontroversial yang diusung pemerintah dan barisan partai pendukungnya, seperti revisi Undang-Undang KPK, revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Cipta Kerja, serta revisi UU Ibu Kota Negara.
Sikap Demokrat mulai berbalik arah belakangan ini setelah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sempat dikabarkan menolak pencalonan Gibran sebagai kandidat cawapres, Demokrat akhirnya menyetujui ikut mengusung putra sulung Jokowi itu sebagai pendamping Prabowo.
Jauh sebelum bertemu dengan AHY pada Senin lalu, Jokowi lebih dulu menjamu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Senin, 2 Oktober lalu. Kala itu, DPP Partai Demokrat baru mengumumkan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo setelah merasa dikhianati oleh Partai NasDem yang pada awal September lalu "mengawinkan" Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pengamat politik Agung Baskoro menilai reshuffle kali ini mau tak mau akan dikaitkan dengan koalisi capres-cawapres. Kursi Menteri Pertanian yang dikabarkan akan diisi Agus Yudhoyono merupakan bentuk insentif politik yang dibayarkan secara tunai oleh Jokowi kepada Demokrat atas komitmennya mengusung Prabowo-Gibran. "Walaupun reshuffle untuk mengisi kursi Menteri Pertanian memang perlu dilakukan segera di tengah ancaman krisis pangan," kata Agung.
Selain itu, menurut Agung, reshuffle ini akan menjadi pesan dari Jokowi kepada lawan-lawan politiknya. Dengan memberikan kursi kepada Demokrat, yang selama ini berada di luar pemerintahannya, Jokowi bisa dibilang ingin menunjukkan kepada koalisi lain bahwa Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran solid dan konkret. "Ini juga sekaligus disinsentif bagi NasDem yang kehilangan satu lagi kursinya di kabinet," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis itu.
Sebelumnya, pada 19 Mei lalu, Jokowi memberhentikan Johnny Gerard Plate dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Johnny, Sekretaris Jenderal Partai NasDem nonaktif, terjerat kasus dugaan korupsi BTS 4G yang perkaranya kini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam reshuffle pada 17 Juli lalu, Jokowi juga tidak memilih pengganti Johnny dari jajaran politikus NasDem, melainkan melantik Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Pro Jokowi, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
NasDem bersama PKB dan PKS telah mendaftarkan pasangan Anies-Muhaimin ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 19 Oktober lalu. Pada hari yang sama, koalisi yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mendaftarkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Adapun Koalisi Indonesia Maju yang dibangun Partai Gerindra dan tujuh partai lainnya, termasuk Demokrat, dijadwalkan mendaftarkan pasangan Prabowo-Gibran hari ini.
Merembet ke Jabatan Kepala BIN
Kasak-kusuk tentang reshuffle tak berhenti di urusan pemberian kursi untuk Demokrat. Sejumlah sumber Tempo di lingkaran Istana dan partai pendukung pemerintah mengungkapkan informasi yang sama bahwa Jokowi juga akan mengocok ulang beberapa jabatan selain pos Menteri Pertanian.
Mereka juga kompak menyebutkan pergantian juga akan dilakukan terhadap posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini dijabat Budi Gunawan. "Dudung akan jadi penggantinya," kata sumber Tempo di lingkaran Istana. Dua politikus Partai Gerindra dan PDIP menyebutkan nama yang sama.
Dudung yang dimaksudkan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Dia akan segera pensiun pada 19 November mendatang.
Rencana pergantian Dudung sebagai KSAD sudah mencuat ketika surat dari Sekretariat Umum Mabes TNI AD beredar kemarin. Warkat tertanggal 23 Oktober 2023 itu mengundang beberapa pejabat TNI AD untuk menghadiri rapat koordinasi serah-terima jabatan KSAD yang diagendakan kemarin pagi di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, lantai 2, Mabes TNI AD.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari belum bisa memberikan tanggapan soal informasi pergantian KSAD. Begitu pula dia enggan berkomentar ihwal kabar yang menyebutkan Dudung akan digantikan oleh Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Agus Subiyanto. Sebelumnya, Agus Subiyanto dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin siang, 23 Oktober lalu.
"Masih menunggu info resmi dari Istana. Saya belum mendapat info resmi sehingga belum bisa memberikan informasi," kata Hamim kepada Tempo.
Namun yang lebih menarik perhatian sekarang ini bukanlah soal pergantian KSAD, melainkan kabar pencopotan Budi Gunawan dari posisi Kepala BIN. Sudah menjadi rahasia umum, purnawirawan jenderal Kepolisian RI ini adalah "orang dekat" Teuku Umar—sebutan untuk PDIP yang diambil dari alamat rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta Pusat.
Budi adalah mantan ajudan Megawati. PDIP terang-terangan mengusulkan nama Budi kepada Jokowi agar dipilih sebagai Kepala BIN pada 2016. Kala itu, Budi masih berpangkat komisaris jenderal dan menjabat Wakil Kepala Polri. Kedekatan ini berlanjut hingga ke anak Budi, Mochamad Herviano Widyatama, yang saat ini menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP dan memimpin organisasi sayap partai, Banteng Muda Indonesia.
Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto tak menjawab pertanyaan Tempo ihwal informasi yang menyebutkan rencana pergantian pimpinan lembaganya. Begitu pula sejumlah pengurus teras DPP PDIP, seperti Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, serta Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun; tak merespons upaya Tempo meminta tanggapan mereka.
Sementara itu, politikus senior yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan tak mengetahui kabar reshuffle, termasuk soal nasib Budi Gunawan. "Saya baru tahu malahan kalau dia juga kena," kata mantan Ketua bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDIP itu.
Indikasi Mempereteli Kekuatan Lawan
Menurut Agung Baskoro, jika benar Budi Gunawan dicopot, reshuffle kali ini akan menjadi pertanda bahwa relasi Istana dan PDIP semakin memburuk di tengah kontestasi pilpres 2024. Dia menduga langkah tersebut merupakan bagian dari reaksi atas penunjukan Mahfud Md. sebagai cawapres Ganjar Pranowo yang ditengarai diputuskan oleh Megawati tanpa memberi ruang pada pandangan Jokowi.
Agung memperkirakan kecil kemungkinan Jokowi meminta pertimbangan Megawati atau PDIP dalam memutuskan perombakan kabinet sekarang ini. "Jokowi bisa jadi ingin menyatakan dirinya juga bisa melakukan tindakan sepihak," kata Agung.
Hubungan Istana dan Teuku Umar yang telah lama dikabarkan merenggang belakangan terlihat memanas. Rabu pekan lalu, Megawati Soekarnoputri mengumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. sebagai cawapres Ganjar. Woro-woro itu digelar ketika Jokowi tengah melawat ke Cina.
Ahad lalu, giliran PDIP yang dihantam dengan deklarasi pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Seperti Jokowi, Gibran adalah kader PDIP. Partai banteng moncong putih pula yang mengusung Gibran dalam pemilihan Wali Kota Solo pada 2020. Hingga kemarin, nasib keanggotaan Gibran di PDIP selepas pencalonannya sebagai pendamping Prabowo masih misterius.
Seperti yang sudah-sudah, Jokowi menyanggah. Kemarin, sebelum mengutarakan rencana reshuffle, dia menjawab singkat ketika ditanya tentang hubungannya dengan Megawati setelah pencalonan Gibran. "Baik-baik saja," kata Jokowi.
Menurut Agung, pencopotan Budi Gunawan akan menjadi pukulan telak bagi PDIP. Posisi Kepala BIN, kata dia, sangat strategis karena kewenangannya amat luas di bidang intelijen yang mencakup banyak urusan, tak terkecuali pemilihan presiden.
Meski Kepala BIN bertanggung jawab kepada Presiden, kata Agung, kedekatan Budi dan Megawati merupakan modal strategis PDIP. "Istilahnya, jika benar Budi Gunawan diganti, PDIP kehilangan informannya untuk merespons berbagai dinamika," ujarnya.
Karena itu, Agung menilai reshuffle ini tak semata-mata untuk kepentingan kinerja pemerintahan, tapi juga politis menjelang pilpres 2024. Dia khawatir reshuffle yang sarat muatan politis elektoral ini akan diikuti penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam pemilihan umum.
"Saya melihat potensi abuse of power ini sangat mungkin terjadi karena semua lini dikomandoi oleh Jokowi," kata Agung. "Dan perimbangan kekuasaan di luar Istana hari ini kan masih 50:50."
Hingga tadi malam, kabar seputar reshuffle terus berkembang. Sejumlah sumber Tempo menyebutkan Jokowi turut mempertimbangkan untuk mengocok ulang beberapa pos lainnya, seperti menggeser posisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Menko Polhukam untuk menggantikan Mahfud Md.
Kemarin sore, Mahfud juga dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan. Ini merupakan pertemuan pertama keduanya setelah Mahfud ditunjuk menjadi cawapres Ganjar.
Mahfud menyatakan kedatangannya ke Istana sebagai kegiatan rutin biasa sebagai menteri untuk bertemu dengan Presiden. Dia enggan menjelaskan hal yang akan dibicarakannya dengan Jokowi. "Banyak hal lah," ujarnya sesaat sebelum memasuki Istana.
Mahfud meninggalkan Istana tanpa memberikan kesempatan tanya-jawab dengan awak media. Begitu pula ketika dicegat di kantor Kementerian Polhukam, Mahfud segera memasuki mobil dinasnya ketika ditanya soal isu reshuffle.
[Sumber: Koran Tempo, Rabu, 25 Oktober 2023]
