Sekelompok guru dan staf di SMA Maurice-Utrillo di Stains (sebuah komune di pinggiran utara Paris) mengorganisir pemogokan dan demonstrasi menentang larangan tersebut. Siswa dan orang tua ikut berunjuk rasa di depan sekolah.
Staf membacakan pernyataan yang mengatakan sistem sekolah Prancis termasuk yang paling tidak setara di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). OECD merupakan sebuah organisasi internasional beranggotan 38 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas yang berkantor pusat di Paris.
Laporan tersebut mencatat bahwa alih-alih mengatasi kesenjangan, pemerintah malah melarang abaya dan jubah pria yang disebut kamis.
Myriam, anggota Komunitas Abayama Do Not Touch, mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa larangan abaya "menganiaya" gadis Muslim dan melanggar kebebasan serta bersifat diskriminatif dan Islamofobia. “Saat ini gadis-gadis Muslim diminta untuk tidak terlihat dan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua,” katanya.
Menteri Pendidikan Perancis Gabriel Attal pekan lalu mengumumkan bahwa siswa yang mengenakan pakaian tradisional tidak akan dapat menghadiri kelas ketika tahun ajaran baru dimulai pada hari Senin kemarin.
Langkah kontroversial tersebut memicu reaksi balik terhadap pemerintah yang telah dikritik karena menargetkan umat Islam dengan pernyataan dan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penggerebekan terhadap masjid dan yayasan amal, dan undang-undang “anti-separatisme” yang menerapkan pembatasan luas terhadap komunitas.[Anadolu]
[VIDEO]
SMA Maurice Utrillo di Prancis menolak untuk menerapkan larangan abaya yang diperintahkan oleh Presiden @EmmanuelMacron dan Menteri Pendidikan Prancis. SMA ini menjadi satu-satunya sekolah yang berani melawan kebijakan Macron.
— Cordova Media (@cordova_media) September 7, 2023
"Kami ingin melepaskan diri kami dari kebijakan… pic.twitter.com/PNB37tRok6
