Serangan Sporadis di Tikungan Menjelang Pemilu
Kaesang Pangarep bergabung ke PSI di tengah memanasnya hubungan Jokowi dan Megawati. PDIP dalam kondisi dilematis.
PDIP ikut terseret di tengah kabar bergabungnya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan Kaesang ini diambil di tengah menguatnya sinyal kian renggangnya hubungan antara sang ayah dan PDIP menjelang Pemilihan Umum 2024.
Kaesang memang belum memberikan keterangan langsung ihwal kabar ia telah bergabung dengan PSI. Tapi Jokowi, sang ayah, juga tak membantahnya.
Menurut Jokowi, anak-anaknya telah membangun rumah tangga sendiri sehingga harus mandiri dan bertanggung jawab. "Artinya, apa yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia," kata Jokowi di sela acara peletakan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara, yang digarap konsorsium Agung Sedayu Group, di kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kemarin.
Ditemui terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, membenarkan bahwa bergabungnya Kaesang ke PSI tak melanggar aturan main di PDIP yang melarang keluarga kader partai berbeda haluan politik. Pasalnya, seperti yang juga disinggung oleh Jokowi, Kaesang telah membangun rumah tangga sendiri.
Kendati begitu, menurut Djarot, bergabungnya seseorang yang bukan keluarga inti kader PDIP tetap akan menjadi catatan bagi kader yang bersangkutan. Djarot mencontohkan jika adiknya menjadi pengurus partai lain. "Itu evaluasi bagi saya,” ujarnya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. “Berarti saya tidak mampu melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya."
Djarot memang tak menyebutkan bergabungnya Kaesang ke PSI akan menjadi catatan bagi Jokowi yang merupakan kader PDIP.
Namun dua politikus PDIP secara terpisah mengungkapkan bahwa kabar soal bergabungnya Kaesang ke PSI menjadi gunjingan di lingkup internal partai seharian kemarin. Grup percakapan pengurus partai di daerah, kata sumber Tempo, ramai memperbincangkannya.
Seorang politikus senior PDIP mengungkapkan, yang bikin kesal para pengurus partai bukan Kaesang, melainkan Jokowi. Langkah Jokowi beberapa waktu terakhir, termasuk lewat aktivitas politik keluarganya, menimbulkan banyak tanda tanya. “Apakah dia (Jokowi) sudah pada satu sikap untuk tidak bersama ‘merah’ (PDIP)?” kata dia.
Menurut dia, sejumlah politikus PDIP sudah berkeyakinan Jokowi telah “angkat kaki” dan merapat ke kubu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang berencana kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2024.
Namun, di sisi lain, tak sedikit pula yang masih berharap Jokowi tetap patuh kepada PDIP, yang akan mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. “Itu sebabnya kami dilematis dalam bersikap terhadap Jokowi,” kata anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.
Dinginnya komunikasi antara Istana dan Teuku Umar—istilah untuk menyebut PDIP yang diambil dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta Pusat—sudah terlihat sejak tahun lalu.
Ketika itu, Jokowi, yang dikabarkan menyokong Ganjar sebagai penerusnya, harus berhadapan dengan Megawati yang tak kunjung mengambil keputusan ihwal calon yang akan didukung PDIP.
Meski berulang kali dibantah, kerenggangan di antara keduanya tampak dengan absennya para petinggi partai banteng moncong putih, termasuk Megawati dan Puan Maharani, dalam resepsi pernikahan adik Jokowi di Solo pada 26 Mei 2022.
Momen deklarasi dukungan PDIP terhadap Ganjar Pranowo pada 21 April lalu menjadi periode kerenggangan berikutnya. Setelah deklarasi itu, hubungan Jokowi dan Megawati justru memanas.
Ketika itu, sejumlah politikus pendukung pemerintah dan orang dekat Presiden mengungkapkan Jokowi merasa tak dilibatkan dalam acara di Istana Batutulis, Bogor. Acara yang dimaksudkan adalah pertemuan antara Megawati dan Ganjar yang digelar sehari sebelum deklarasi. Jokowi juga gusar lantaran Megawati menanggapi dingin usulannya agar PDIP menduetkan Ganjar dengan dua opsi kandidat, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno atau Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Dan belakangan, bandul dukungan Jokowi semakin kentara dengan bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke koalisi pengusung Prabowo Subianto. Dua mitra PDIP di barisan partai pendukung pemerintah tersebut mengumumkan keputusannya pada 13 Agustus lalu.
Restu Jokowi terhadap langkah Golkar dan PAN diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Menurut Hashim, Prabowo Subianto telah bertemu dengan petinggi Golkar sepekan sebelum dukungan dari partai berlambang beringin itu diumumkan.
"Ternyata mereka (Golkar) menyatakan mau mendukung Prabowo, dan itu atas seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan," kata Hashim dalam acara Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo pada 10 Agustus lalu.
Menurut politikus PDIP di DPR lainnya, berbagai manuver Jokowi itu membikin keresahan di lingkup internal partai. Karena itu pula, sejumlah politikus beberapa waktu terakhir “menyerang” secara sporadis kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang dianggap tak melibatkan PDIP. “Kesal karena kami berkuasa enggak, memerintah juga enggak,” ujarnya. Kondisi ini, kata dia, dianggap ironis lantaran PDIP merupakan partai pemenang dalam dua kali pemilihan umum terakhir.
Serangan Sporadis di Tikungan Menjelang Pemilu
Anomali memang muncul di sikap PDIP beberapa waktu terakhir, baik lewat pengurus partai maupun keputusan fraksi di DPR. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, misalnya, menyebutkan implementasi proyek food estate yang digulirkan oleh pemerintah buruk. Dia menilai proyek yang bertujuan menciptakan kedaulatan pangan itu dikendalikan oleh kelompok kepentingan tertentu sehingga bermasalah.
"Dalam praktiknya, kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik," kata Hasto pada 15 Agustus lalu.
Tak jelas siapa yang dibidik dalam pernyataan Hasto tersebut. Namun proyek yang diluncurkan Jokowi pada 2020 itu terbagi di beberapa lokasi. Di Kalimantan Tengah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas dua lahan food estate yang berbeda, yakni di eks proyek pengembangan lahan gambut, Kabupaten Kapuas, dan lahan baru di Kabupaten Gunung Mas. Adapun program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Bulan lalu, tak seperti biasanya, Fraksi PDIP juga menyentil pemerintah di DPR. Membacakan pandangan umum fraksinya atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Sihar P.H. Sitorus, mengatakan pemerintah harus meninggalkan legacy berupa landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut dia, Fraksi PDIP berpandangan bahwa kebijakan pemerintah harus dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan negara. “Pertumbuhan ekonomi membutuhkan intervensi pemerintah. Namun intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik, tapi juga pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” kata Sihar di mimbar Rapat Paripurna DPR pada 22 Agustus lalu.
Pandangan Fraksi PDIP itu seakan-akan menimpali pidato Presiden Joko Widodo ihwal Nota Keuangan dan RAPBN 2024 yang dibacakan di ruangan yang sama sepekan sebelumnya. Dalam pidatonya, Jokowi memang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penghiliran sumber daya alam, terutama ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang ditopang oleh cadangan nikel. Selain menjamin kemudahan berinvestasi, Jokowi menyatakan pemerintah akan melanjutkan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Beragam kritik itu pun ditanggapi santai oleh Presiden. Soal program food estate yang dianggap gagal, Jokowi mengingatkan bahwa menjalankan program tersebut memang tak mudah sehingga wajar jika tak langsung berhasil. "Jika sekali gagal kita menyerah, sampai kapan pun cita-cita untuk memenuhi lumbung pangan tidak akan tercapai," ujarnya.
Kini, berlabuhnya Kaesang ke PSI sedikit-banyak menambah pelik hubungan Jokowi dan partai berlambang banteng moncong putih. Sebelumnya, PSI termasuk rombongan pendukung Jokowi yang beramai-ramai pindah haluan dari kubu Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto.
Menurut politikus PDIP di DPR, yang bikin gamang di lingkup internal partainya tentang konstelasi politik saat ini bukan hanya urusan pemilihan presiden, tapi juga pemilihan anggota legislatif. Bagaimanapun, dia mengingatkan, pengaruh Jokowi terhadap peluang perolehan suara PDIP juga cukup besar. Apalagi hasil survei sejumlah lembaga riset juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi masih berada di atas 80 persen. "Sekarang ini kami ada di tikungan patah, baik pilpres maupun pileg," kata dia. "Kalau salah, bisa kepeleset juga."
[Sumber: Koran Tempo, Jumat, 22 September 2023]
