Dia juga menekankan perlunya menghormati hak-hak rakyat Afghanistan, termasuk hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Saudi menyerukan upaya internasional untuk menghidupkan kembali bantuan kemanusiaan dan ekonomi guna meringankan penderitaan rakyat Afghanistan.
Menanggapi perdebatan yang sama, Anne Beathe Tvinnereim, Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, berpendapat bahwa keterlibatan dengan pihak berwenang penguasa “de facto” di Afghanistan (Taliban) “sepadan dengan upaya” untuk membantu situasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.
“Di Afghanistan, kami terlibat dengan otoritas de facto di Kabul. Jika hal ini dapat membantu mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, yang akan kehilangan pendidikan di masa depan, maka upaya ini layak untuk dilakukan,” katanya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan kepada majelis bahwa tanggung jawab kolektif juga diperlukan bagi rakyat Palestina dan Afghanistan.
“Di Afghanistan, Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati termasuk hak mereka atas pendidikan,” ujarnya.
Namun Imarah Islam mengatakan bahwa hak-hak perempuan dihormati di negara tersebut dan Afghanistan bukanlah tempat bagi kelompok teroris.
“Afghanistan adalah tempat yang aman. Tidak ada kelompok asing (teroris) di sini. Imarah Islam tidak mengizinkan siapa pun menggunakan tanah Afghanistan untuk melawan orang lain. Sikap Imarah Islam cukup jelas dalam hal ini," katanya.
Kekhawatiran mengenai situasi di Afghanistan diangkat dalam Majelis Umum PBB dan perdebatannya pada saat itu, sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah berbicara tentang Format Moskow yang akan diadakan dalam lima hari ke depan.
(Tolonews)
