Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023).
Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme.
Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," ujar politikus PDIP itu.
BNPT lantas menanggapi...
"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat.
****
Usul BNPT atas masukan dari PDIP ini ditentang banyak pihak, termasuk MUI dan PGI.
MUI Tolak Usul BNPT soal Pemerintah Kontrol Rumah Ibadah
PGI Tolak Usul BNPT Rumah Ibadah Dikontrol, Sebut Pemerintah Frustrasi
****
Prof. Dr. Moeflich H. Hart mengomentari:
"Ini keinginan PDIP diperkuat oleh BNPT. MUI dan PGI (Persatuan Gereja Indonesia) menolak. Kata MUI, agama bukan bawahan pemerintah. Kata PGI, itu akan mengusik ketenangan jama'ah. Yang benar, seharusnya, PDIP dan BNPT dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dikontrol oleh agama biar tidak salah langkah dalam berpikir dan bertindak karena agama itu pedoman hidup. Itu baru sehat."
Betul sekali Prof 👍
