Akan Investasi Rp 381 T di Rempang, Kalau Lambat Xinyi Group Bisa Kabur ke Johor

MAKANYA NGOTOT NGUSIR WARGA YANG SUDAH PULUHAN TAHUN MENDIAMI, BAHKAN SEBELUM INDONESIA MERDEKA SUDAH MENDIAMI PULAU REMPANG...

Akan Investasi Rp 381 T di Rempang, Kalau Lambat Xinyi Group Bisa Kabur ke Johor

Perusahaan China, Xinyi Group, yang akan invetasi Rp 381 triliun di Pulau Rempang untuk membangun industri kaca dan panel surya untuk PLTS bisa mengalihkan investasinya ke Johor, Malaysia. Hal itu jika persoalan lahan yang memunculkan demonstrasi warga, tak cepat diselesaikan.

Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, mengungkapkan Malaysia juga berusaha merayu Xinyi Group agar mau berinvestasi membangun pabrik mereka di Johor.

"Ini kan PM Anwar Ibrahim juga meniru gaya-gaya Presiden Jokowi dalam mengundang investor ke negaranya. Bisa dibilang copy paste lah," ujar Elen Setiadi dalam perbincangan dengan media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).

"Kalau kita lambat, rayuan Malaysia ini kan gencar. Apa yang kita lakukan kayak (pemberian) insentif, di Johor juga ada iming-iming itu," kata Elen.

Sementara itu Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menuturkan total investasi yang akan ditanamkan Xinyi Group di Rempang mencapai Rp 381 triliun. Sedangkan untuk tahap awal sebesar USD 11,6 miliar atau sekitar Rp 170 triliun.

"Bayangkan Rp 170 triliun dalam 5 tahun, dari mana cari investasi sebesar itu? Totalnya (sampai tahun 2080) bahkan Rp 381 triliun," kata Susiwijono.

Dia memaparkan, Xinyi Group merupakan industri kaca yang menggarap bisnis dari hulu ke hilir. Mulai dari pengolahan pasir kuarsa sebagai bahan baku, hingga produksi berbagai jenis kaca termasuk kaca untuk panel surya yang jadi komponen PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Mereka, kata Susiwijono, mengalihkan industrinya ke luar dari China untuk mengantisipasi ketegangan politik Amerika Serikat (AS)-China yang bisa berdampak ke perdagangan global. AS mulai mewacanakan melarang impor segala produk China, sehingga akan menghambat bisnis Xinyi Group.

"Jadi kita melihat pada saat sekarang geopolitiknya antara AS dan China makin keras seperti ini, kira-kira 2025 AS akan menutup semua impor mereka dari China. Maka inilah mulai produksi industri China seperti Xinyi cari basis produksi baru. Indonesia jadi pilihan mereka," tuturnya.

Sebelum di Rempang, Xinyi Group sudah membangun pabrik mereka melalui PT Xinyi Glass Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Investasi mereka di Gresik hanya sekitar USD 700 juta karena lahan yang terbatas.

Sedangkan di Pulau Rempang, Xinyi Group membutuhkan lahan seluas 2 ribu hektare. "Di Rempang ini akan jadi industri kaca terbesar di dunia. Pertimbangannya selain mendekati pasokan bahan baku, juga menyiasati kalau AS benar-benar melarang impor dari China," pungkas Susiwijono Moegiarso. [Kumparan]

***

Lahan Rempang Harus Kosong 28 September, Bahlil: Sudah Diputuskan Sejak Awal

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, persoalan tanggal pengosongan Pulau Rempang sudah menjadi pembicaran sejak awal. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers setelah melaksakan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Hotel Marriott Batam, Ahad 17 September 2023.

"Insyaallah (pengosongan tanggal 28 dikosongkan) kita melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara (sekarang), bukan persoalan tanggal, itu memang sudah diputuskan di awal tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik," kata Bahlil saat ditanyai soal rencana pengosongan pada 28 September tersebut. 

Sebelumnya Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, rencana pengosongan lahan untuk diserahkan segera ke PT MEG sebagai pengembang pada 28 September terlalu cepat. Menurut Prabianto butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul saat ini. "Kalau lihat tenggat waktu itu, saya kira ini agak sulit bisa dipenuhi (untuk pengosongan lahan)," ujar Prabianto.

Prabianto akan memberikan rekomendasi untuk pemerintah terkait permasalah di Pulau Rempang. Jika rekomendasi itu tidak dijalankan Komnas HAM secara resmi akan melaporkan permasalahan tersebut ke Presiden. [TEMPO]
Baca juga :