Catatan Agustinus Edy Kristianto:
Saya makin curiga proyek strategis nasional Rempang Eco-City yang kabarnya menggandeng produsen kaca dunia Xinyi Glass Holding Ltd. adalah proyek amsyong.
Paling tidak, per status ini dibuat, baru sebatas "bisnis storytelling".
Dari aromanya, agak mirip dengan proyek IKN, yang dulu digembar-gemborkan menggandeng investor kakap Softbank. Bahkan bos Softbank, Masayoshi Son, sempat dijamu Presiden Jokowi di Istana.
Waktu itu saya pertanyakan bagaimana logikanya Softbank danai IKN. Ngapain ceburkan duit triliunan ke sebuah proyek yang diliputi risiko ketidakpastian sementara di sisi lain Softbank bisa "dengan mudah" mendapatkan dana Rp6,4 triliun dari BUMN Telkomsel melalui investasi di GOTO (Gojek).
Sudah jelas salah satu pemilik GOTO adalah kakak Menteri BUMN yaitu Boy Thohir dan Telkomsel adalah anak perusahaan BUMN Telkom yang berada di bawah Menteri BUMN Erick Thohir.
Kasarnya, mainnya bakal lebih enak.
Terjadilah kemudian Softbank mundur dari IKN.
Pemerintah "dikolongin".
Ujungnya adalah pakai duit APBN lagi.
Wak-waw!
*
Cerita investasi triliunan rupiah dari Xinyi setidaknya menguat lagi pada 28 Juli 2023 gara-gara pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Dia bilang Xinyi sudah teken MoU dengan pemerintah untuk berinvestasi di Rempang untuk kedua kalinya sebesar US$11,5 miliar (Rp172,5 triliun, kurs Rp15.000).
Investasi pertama adalah di Gresik, Jawa Timur, senilai US$700 juta (Rp10,5 triliun).
Kata Kantor Berita Reuters (28/9/2023), Xinyi mau bikin pabrik pengolahan pasir dan silika di Rempang sebagai bahan baku kaca yang 95% akan diekspor.
Tapi sebenarnya angka triliunan itu belum ada wujudnya.
Nol!
Investasi US$700 juta (Rp10,5 triliun) di Kawasan Ekonomi Khusus Java Industry Integrated Port Estate (KEK-JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur ternyata "berstatus": HINGGA KINI DITUNGGU REALISASINYA!
Wak-waw!
Yang ngomong adalah Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera/BKMS (Jatimpedia.id, 20 September 2023).
BKMS adalah perusahaan patungan AKR Corporindo (60%) dan BUMN Pelindo yang menjadi operator KEK-JIIPE.
Xinyi diberitakan setuju membeli lahan di situ dan sudah teken Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB).
Tapi, mau apapun istilahnya, faktanya duit triliunannya belum ada.
Saya lihat di Laporan Keuangan AKRA Triwulan III (Juni 2023) tak ada itu duit pembelian tanah dari Xinyi triliunan rupiah.
Yang ada malah pada 2020 dapat utang tenor 7 tahun sebesar Rp500 miliar dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).
Maka kalau di KEK-JIIPE yang jelas-jelas kawasan ekonomi saja (berdasar PP 71/2021) Xinyi "gak konkret", bagaimana dengan Rempang yang masih harus---kasarnya---ngusir-ngusirin orang.
Duit Xinyi yang jelas-jelas sudah keluar adalah Rp10 miliar untuk modal disetor bikin PT Xinyi Glass Indonesia yang berkedudukan di Gresik berdasarkan Akta Perubahan 57/29 Juni 2022. Bidang usaha sesuai KBLI: industri kaca lembaran, industri kaca pengaman, dan industri kaca lainnya.
Pemegang saham mayoritas adalah Xinyi International Investments Limited yang beralamat di Hong Kong (9.990 lembar) dan Lee Shing Kan (10 lembar).
Komisarisnya Lee Yin Yee. Direktur Jia Ao.Lee Yin Yee itu chairman Xinyi Glass Holding Ltd (emiten di bursa Hong kong dengan kode saham 868) sekaligus pemegang saham 21,66%.
Setidaknya sejak 2021 sampai sekarang, trend harga saham Xinyi (868) di bursa Hong kong menurun (downtrend) dan tahun lalu, profit-nya drop sampai 55,6%.
*
Kebutuhan mendesak justru di pihak PT Makmur Elok Graha (MEG), entitas yang disebut merupakan bagian dari Grup Artha Graha, sebagai pemegang konsesi lahan 16.583 hektare di Rempang sejak 26 Agustus 2004.
MEG harus melakukan perpanjangan 20 tahunan lahan itu yang akan habis pada 26 Agustus 2024.
Syarat perpanjangan adalah membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) kepada BP Batam yang besarnya menurut peruntukan.
Pada 2004, tarifnya Rp21.750 m2. Berarti kalau punya lahan 16.583 hektare (165.830.000 m2), yang harus dibayar Rp3,6 triliun (masalahnya sudah dibayar belum?)
Saat ini, kalau mau perpanjangan dan peruntukannya jasa dan perdagangan, tarifnya Rp77.700/m2 maka total yang harus dibayar Rp12,8 triliun (ada duitnya, gak, MEG?).
Jika tak diperpanjang bisa dianggap tanah terlantar dan dilelang konsesinya ke pihak lain.
Sebagai catatan, MEG adalah perusahaan dengan modal disetor Rp10,01 miliar. Akta perubahan terakhir No. 7/1 Agustus 2023. Pengendali PT Wisesa Makmur Raya.
Bidang usaha (KBLI): pertanian, holtikultura, sayuran daun; pertanian, sayuranm buah, dan aneka umbi; pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik; pengadaan gas alam dan buatan; distribusi gas alam dan buatan; penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; penampungan dan penyaluran air baku; treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya; penyiapan lahan; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; kawasan pariwisata; kawasan industri.
Situasi makin mendesak karena pemerintahan Jokowi sebentar lagi berakhir.
Risikonya ganti orang, ganti kebijakan.
Makanya sering saya bilang bagi mereka keberlanjutan adalah harga mati.
Mereka khawatir si tuyul yang lampu Aladinnya lagi digosok-gosok bakal lari terbirit-birit dan pindah ke negara lain.
Prasmanan selesai. Bayangan rezeki nomplok para pencari rente dan komisi jumbo pun buyar.
Ya, masak, sih, harus nyari tuyul baru lagi...
Awas, belajar dari IKN, jangan-jangan nantinya bakal ditalangi pakai APBN.
Konsesi lahannya milik MEG, modalnya APBN, operasionalnya dari utang bank BUMN dan/atau bank China dengan jaminan pemerintah, pembangkitnya dikelola perusahaan konglomerat yang terafiliasi dengan pejabat, listriknya diekspor ke negara tetangga, sahamnya digoreng to the moon, masyarakatnya disuruh minggir (eh geser) dan dirayu beli kendaraan listrik buatan pabrik milik pejabat-konglomerat yang harganya disubsidi negara.
Salam.
(fb 21/9/2023)
