Menurut dia, ketika kebijakan dibuat berdasarkan data dan fakta, maka pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik.
"Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta," kata Anies di acara Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan di Kawasan Cipinang, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).
"Kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.
Oleh karenanya, Anies mengatakan akan meniadakan pasal-pasal karet di UU ITE yang membungkam kritik masyarakat.
Pernyataan Anies ini sontak mendapatkan respons dari dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan.
"Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini," kata Habiburokhman.
Dia mengatakan kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi di berbagai survei.
"Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat, kita tahu hasilnya saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi mencapai 80%," ujar dia.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga merespons ucapan Anies. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat.
"Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah," timpal dia.
Saksikan video Anies di bawah ini:
[VIDEO]
