JAKARTA – Sejumlah kader Partai Golkar mengadukan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, ke Dewan Etik dan Kehormatan partainya, Jumat pekan lalu.
Airlangga diduga melanggar kode etik karena gagal melaksanakan amanah musyawarah nasional Golkar, yaitu maju sebagai calon presiden 2024. Airlangga juga dianggap mengubah putusan munas secara sepihak.
Seperti diketahui, Airlangga pekan lalu resmi mendeklarasikan Golkar mendukung capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Pelapor Airlangga ke Dewan Etik dan Kehormatan Golkar mengatasnamakan diri Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar. Sejumlah kader Golkar bergabung dalam tim tersebut.
Koordinator Tim Pemrakarsa, Lawrence Siburian, mengatakan, sebelum melaporkan Airlangga, dirinya bersama Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Golkar, berkeliling menemui pengurus Golkar tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan kabupaten atau DPD II. Lawrence dan tim juga meminta pandangan Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono; Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie; dan Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung.
“Mereka tahu persis bahwa tindakan Airlangga yang gagal maju sebagai calon presiden itu telah melanggar AD-ART,” kata Lawrence, Senin, 21 Agustus lalu.
Lawrence berharap Dewan Etik dan Kehormatan Golkar menerima laporan tersebut dan memutuskan Airlangga bersalah dengan sanksi berat, yaitu pemecatan dari jabatan ketua umum partai. Setelah itu, Dewan Etik dan Kehormatan dapat memerintahkan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa untuk memilih pengganti Airlangga.
“Kami meminta dengan kerendahan hati agar Airlangga menyadari dan mengundurkan diri. Ini untuk menghindari Golkar dari potensi kehancuran,” ujar Lawrence.
Munas Golkar pada 2019 memutuskan Airlangga sebagai calon presiden. Keputusan ini diperkuat hasil rapat pimpinan nasional Golkar pada 2021.
Langkah politik Airlangga ini dianggap menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. Sebab, putusan munas itu semestinya diubah lewat musyawarah nasional juga atau rapat pimpinan nasional.
Munaslub
Sebelum membuat laporan ke Dewan Etik dan Kehormatan ini, gerakan pendongkelan Airlangga dari jabatan ketua umum sesungguhnya sudah bergulir sejak April lalu. Manuver munaslub ini mengemuka ketika terendus Airlangga mendekat ke Koalisi Perubahan—gabungan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera—yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden. Pada saat yang sama, Kejaksaan Agung juga memanggil Airlangga untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi izin ekspor CPO di Kementerian Perdagangan.
Selanjutnya, dua anggota kabinet pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Umum Golkar jika digelar munaslub.
Tidak hanya itu, Luhut juga diduga mendorong gerakan munaslub tersebut. Dikutip dari artikel majalah Tempo, “Tangan Opung di Pucuk Beringin” edisi 24 Juli 2023, Luhut memanggil Yorrys Raweyai ke kantornya pada 7 Juli lalu. Yorrys mengatakan Luhut mengulas berbagai masalah yang dihadapi Golkar di era Airlangga. Misalnya, penurunan perolehan kursi Golkar di DPR pada Pemilu 2019 dan kepala daerah dari Golkar.
Yorrys mengatakan Luhut juga banyak memberi arahan mengenai Golkar, termasuk wacana mengganti Airlangga dari jabatan ketua umum. “Pak Luhut minta Airlangga diganti,” kata Yorrys pada 18 Juli lalu.
Belakangan, manuver munaslub ini meredup hingga akhirnya Airlangga mendeklarasikan dukungan Golkar kepada Prabowo sebagai calon presiden pada 13 Agustus lalu.
Saat itu, Airlangga mengklaim sudah menyelesaikan persoalan di lingkup internal partainya. Ia pun mengatakan keputusan mendukung Prabowo itu sudah sesuai dengan prosedur di Golkar.
Tanggapan Dewan Etik
Ketua Dewan Etik dan Kehormatan Partai Golkar, Mohammad Hatta, membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik Airlangga ke Dewan Etik. Laporan itu menuding Airlangga melakukan pelanggaran berat.
“Bagaimana proses yang akan kami lakukan, itu tidak bisa kami sampaikan ke pers. Namun kami menyadari publik perlu tahu karena ini kaitannya dengan dugaan pelanggaran berat seperti yang disampaikan sebelumnya,” kata Hatta.
Hatta menjelaskan, Dewan Etik akan menguji dua alat bukti dugaan pelanggaran etik yang disodorkan pelapor. Jika alat bukti dinilai sahih, kata Hatta, Dewan Etik akan memanggil Airlangga untuk dimintai klarifikasi. Namun, sebelum meminta klarifikasi kepada Airlangga, Dewan Etik masih harus melalui beberapa tahapan.
Hingga saat ini, Airlangga tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo yang dikirim via WhatsApp kepadanya. Beberapa pengurus DPP Golkar yang dihubungi juga tak merespons.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga gerakan sejumlah politikus Golkar untuk menggulingkan Airlangga itu sangat serius. Karena itu, mereka mencari segala cara agar Airlangga dapat dipecat.
“Ini gerakan yang serius. Rasionalitasnya, tokoh-tokoh yang ingin menggulingkan Airlangga itu bisa terwujud bila Airlangga menjadi tersangka dalam kasus di Kejaksaan Agung atau adanya munaslub,” kata Ujang.
Meski begitu, Ujang ragu Dewan Etik Golkar akan mengambil langkah tegas atas pengaduan kelompok Lawrence. Sebab, pengurus Golkar kali ini banyak diisi oleh orang-orang Airlangga. Di samping itu, Ujang justru melihat tokoh senior Golkar, seperti Akbar Tandjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie, masih solid menyokong Airlangga.
[Sumber: Koran TEMPO, Selasa, 22 Agustus 2023]
