PDIP memunculkan isu duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Ada apa?
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendadak mengusulkan duet antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Gayung bersambut, Partai NasDem sebagai partai pengusung Anies juga dikabarkan sepakat dengan usul tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Taufik Basari, menyebutkan tak masalah bila ada harapan untuk menduetkan calon presiden yang diusung PDIP dengan Anies Baswedan. “Boleh-boleh saja punya harapan, punya bayangan, ataupun pandangan,” kata Taufik ketika ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 22 Agustus 2023.
Hanya, Taufik melihat situasi politik masih sangat cair sehingga perlu menunggu perkembangan, termasuk melihat peluang memasangkan Gubernur Jawa Tengah dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia mengatakan hal terpenting adalah menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman tanpa pertentangan di antara setiap kubu.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa partainya masih melihat upaya untuk menduetkan Ganjar dan Anies baru sebatas wacana. Kalaupun duet itu terjadi, NasDem sebagai anggota Koalisi Perubahan tetap menginginkan Anies sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. “Sampai hari ini, kami tetap konsisten mencalonkan Anies sebagai calon presiden.”
Saan yakin tingkat keterpilihan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melonjak dan mendekati kandidat lain, yakni Prabowo dan Ganjar. Dengan begitu, kata dia, sudah selayaknya Anies tetap mendapatkan posisi tertinggi sebagai calon presiden. Pun karena Anies telah disokong oleh Koalisi Perubahan yang digawangi NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mulanya mencuatkan gagasan memasangkan Ganjar dan Anies. Pernyataan tersebut muncul beberapa saat selepas Litbang Kompas menerbitkan laporan perolehan elektabilitas Ganjar Pranowo yang melonjak mengungguli perolehan suara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Menurut Said, peluang partainya bakal memasangkan Ganjar dan Anies sangat terbuka, mengingat pihaknya masih melakukan penjajakan komunikasi dengan partai pengusung Anies.
“Bisa saja pembicaraan dibuka melalui kanal-kanal penjajakan dengan pimpinan partai politik. Toh, Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) juga berkomunikasi dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat),” ucap Said. PDIP juga turut membuka komunikasi dengan Partai NasDem. Hanya, belum diputuskan ihwal siapa di antara Anies atau Ganjar yang akan digadang-gadang sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
PDIP juga perlu membicarakan dengan anggota koalisinya untuk menentukan sosok calon wakil presiden yang akan diusung. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya telah meneken penandatanganan kerja sama bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk membangun koalisi. PDIP juga membangun koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Respons Jubir Anies
Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, melihat bahwa usulan menduetkan Ganjar dan Anies merupakan bagian dari tanda kedewasaan politik. "Semua pihak membuka kemungkinan bekerja sama dengan pihak lainnya," kata Sudirman dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Dia pun menegaskan bahwa dalam politik tidak ada yang menolak atau mengharuskan bakal bermitra dengan siapa saja. Justru yang perlu dilakukan adalah menyatukan perjuangan politik dengan cita-cita memajukan bangsa. Dari sikap politik tersebut, masyarakat akan menilai kandidat yang terbaik dalam lomba adu gagasan dan adu rekam jejak.
Menurut dia, sejauh ini dinamika politik masih terus terbuka dan segala kemungkinan dapat terjadi. Meski tak menyatakan secara lugas menolak atau setuju dengan usulan duet Ganjar-Anies tersebut, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 itu menyebutkan Koalisi Perubahan sepakat untuk memperbanyak komunikasi di antara tokoh dan institusi politik sebagai upaya mendinginkan suhu kontestasi Pemilu 2024.
Sudirman menuturkan, sejak proses pencalonan bakal calon presiden dimulai, Anies banyak disandingkan dengan berbagai figur yang dianggap tepat menjadi bakal calon wakil presiden. Hal itu diartikan Sudirman bahwa sosok Anies merupakan kandidat dengan kriteria yang bisa diterima secara terbuka banyak kalangan.
"Dengan begitu, Anies memiliki kapasitas untuk menyatukan berbagai elemen bangsa. Soal jadi atau tidak berpasangan, itu kan jodoh. Banyak pihak membuka komunikasi dengan Pak Anies, itu sesuatu yang kami syukuri," ucap Sudirman.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menjelaskan bahwa duet Anies dan Ganjar masih berpeluang terjadi. Apalagi partai-partai belum secara final mengambil keputusan untuk menyokong siapa saja yang bakal menjadi pasangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
”Masih sangat mungkin terjadi pergeseran, sampai pada saat nanti menjelang pendaftaran barulah ketahuan,” ucap Syaikhu dalam keterangannya, kemarin.
Dia menegaskan, Koalisi Perubahan hingga saat ini masih solid menyokong Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Respons Pengamat
Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting, Hendri Kurniawan, menduga isu duet Ganjar-Anies ini muncul sebagai bagian dari strategi PDIP dan NasDem untuk meminimalkan konflik yang meruncing antara pendukung Ganjar serta Anies. Alasannya, polarisasi yang muncul justru dinikmati oleh kubu Prabowo Subianto yang dinilai sebagai poros tengah dan pilihan alternatif. Hendri menilai publik sudah jengah dengan keributan-keributan yang disebabkan oleh polarisasi politik tersebut.
Persoalannya, menurut dia, duet Ganjar-Anies sulit terjadi karena ada perbedaan platform yang cukup mencolok. Kendati begitu, kata Hendri, realitas politik di Indonesia saat ini bisa dengan cepat berubah apalagi berdiri di atas kepentingan politik praktis, bukan pada tujuan dan cita-cita perjuangan.
Hendri juga melihat duet Ganjar-Anies ini muncul untuk melawan dominasi wacana memasangkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Namun, hal yang perlu diingat, sampai saat ini Wali Kota Solo Gibran belum memenuhi syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi masih memproses sidang uji materi yang menurunkan syarat usia minimal calon wakil presiden menjadi 35 tahun. Menurut Hendri, Mahkamah Konstitusi tentu akan berhati-hati mengambil keputusan.
Hendri menilai justru yang terjadi saat ini adalah adanya “perang dingin” di masing-masing kubu. Koalisi Perubahan sedang bergejolak antara NasDem dan Demokrat karena persoalan belum adanya kepastian tentang bakal calon wakil presiden. Di sisi lain, di lingkup internal PDIP juga sedang ada pertentangan antara meneruskan untuk tetap mengusung Ganjar atau berubah arah.
[Sumber: Koran TEMPO, Rabu, 23 Agustus 2023]
