Apakah Ikhwanul Muslimin berubah dari teman menjadi musuh saat Turkiye memulihkan hubungan dengan Mesir?
Oleh: Fazzur Rahman Siddiqui
(Penulis Middle East Monitor)
Setelah hampir satu dekade kebuntuan diplomatik, Mesir dan Turkiye telah sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan kunjungan tingkat tinggi telah dilakukan antara kedua negara. Baru-baru ini, menteri perdagangan Mesir berada di Turkiye dan disepakati kedua belah pihak akan meningkatkan tingkat perdagangan menjadi $15 miliar pada tahun 2030.
Pemulihan hubungan ini dimulai pada awal 2021 tetapi terobosan besar datang selama upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel fattah Al-Sisi berjabat tangan di hadapan penguasa Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani.
Hubungan antara keduanya memburuk setelah Turkiye mengecam pencopotan mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi dalam kudeta pada Juli 2013. Erdogan adalah pemimpin pertama yang mengunjungi Mesir setelah Morsi terpilih sebagai presiden untuk menunjukkan keintiman ideologis antara Ikhwanul Muslimin dan Erdogan. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turkiye bahkan mengajukan permintaan resmi kepada DK PBB untuk menyatakan Presiden Al-Sisi sebagai penjahat perang setelah dia mengatur kudeta dan kedua negara mengusir duta besar masing-masing.
Segera Turkiye menjadi tempat yang aman bagi para pemimpin Ikhwanul Muslimin yang diasingkan, pemilik media anti-rezim, dan pelindung Islam lainnya setelah Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah Mesir pada Desember 2013. Kehadiran Ikhwanul Muslimin di Turkiye telah menjadi prinsipal penyebab pertengkaran antara keduanya, dan deportasi mereka telah menjadi masalah utama dari semua negosiasi masa lalu antara Kairo dan Ankara. Menurut sebuah laporan, sekitar 8.000 anggota Ikhwan dan 3.000 aktivis Islam lainnya tinggal di Turkiye; dari jumlah tersebut, 2.000 telah diberikan kewarganegaraan, sedangkan sisanya bertempat tinggal tidak resmi dan dikategorikan sebagai imigran ilegal.
Mesir bersikeras agar semua orang yang mencari perlindungan di Turkiye diserahkan kepadanya. Dalam beberapa pekan terakhir, Kairo dilaporkan telah menyerahkan kepada otoritas Turki daftar orang-orang yang dicari di Mesir atas tuduhan teror, banyak dari mereka telah dijatuhi hukuman mati in absentia.
Implementasi pemulihan hubungan Turkiye-Mesir dimulai dengan pengurangan retorika anti-Mesir di media Turki. Pada tahun 2021, Ankara menginstruksikan banyak media, terutama yang dijalankan oleh veteran Ikhwanul Muslimin yang melarikan diri ke Turkiye, untuk berhenti menyiarkan pandangan anti-Mesir. Pada tahun 2021, Turkiye meminta banyak saluran yang berafiliasi dengan IM seperti El Sharq TV dan Watan TV untuk berhenti menayangkan acara politik yang mengkritik rezim Mesir, seperti The Streets of Egypt yang populer, dan mendesak mereka untuk membatasi diri hanya pada acara non-politik. Belakangan, situs TV El Sharq ditutup karena tidak mematuhi instruksi pemerintah. Banyak anggota Ikhwan juga ditangkap pada tahun 2021 karena menggunakan akun media sosial mereka untuk menyerukan protes terhadap pemerintah di Mesir.
Pada hari-hari awal diplomasi, Mesir tidak menunjukkan antusiasme terhadap tindakan anti-IM yang dilakukan pemerintah Turki, menyebutnya hanya sebagai 'isyarat yang baik'. Sedangkan Turkiye menolak mengubah pendiriannya dan tetap menganggap Ikhwan sebagai gerakan politik (bukan teroris).
Tapi setelah dimulainya kembali hubungan diplomatik penuh, Turkiye mulai menindak Ikhwan. Polisi kini telah menangkap puluhan pemimpin Ikhwan, sementara tujuh anggotanya telah dideportasi ke negara-negara tetangga dan banyak yang dilaporkan telah pergi ke Inggris, Amerika Serikat, Indonesia dan Malaysia, takut reaksi dari otoritas Turki. Orang lain yang telah tinggal di Turkiye selama satu dekade telah diminta untuk meninggalkan negara itu dalam waktu lima bulan. Dilaporkan juga bahwa banyak dari mereka yang perpanjangan kartu kependudukannya ditolak, dan karenanya mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan negara itu. AKP juga telah menarik keanggotaan partai bagi mereka yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan yang telah memperoleh tempat tinggal di Turki
Tindakan keras ini bertepatan dengan penolakan kewarganegaraan bagi banyak pemimpin Ikhwan terkemuka, termasuk pengkhotbah Wagdy Ghoneim, yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2018 secara in absentia oleh pengadilan Mesir. Ghoneim mengungkapkan kekecewaannya menyusul keputusan Turki tersebut. Dia mengatakan bahwa setelah dia dideportasi dari Qatar, dia menemukan perlindungan di Turkiye; namun, dia sekarang harus mencari akomodasi baru. Ghoneim masuk dalam daftar teror di UEA dan Arab Saudi, dan dia dilarang memasuki Inggris.
Turkiye kemungkinan akan menghentikan proses naturalisasi dan residensi kemanusiaan yang diluncurkan pemerintah setelah penggulingan Mursi.
Perubahan mendadak dalam orientasi politik Turkiye terhadap Ikhwanul Muslimin ini dapat dikaitkan dengan kesadaran Ankara bahwa gerakan tersebut, sebagai kekuatan politik, tidak lagi relevan di negaranya sendiri (Mesir) dan kehadirannya di Turkiye tidak lagi diperlukan karena skenario politik dan strategis yang cepat berubah. Tidak mungkin bagi Turkiye untuk mempengaruhi kebijakan di Mesir dengan menjamu anggota Ikhwan. Sebaliknya, kehadiran mereka justru menjadi beban ekonomi dan kemungkinan disalahgunakan oleh lawan politik Erdogan.
04/08/2023
(Sumber: MEMO)
