“Pesantrennya ini memang masyarakat banyak (yang) ingin (pemerintah) membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya jumlahnya itu,” kata Wapres di Jakarta, Rabu (7/5/2023).
Sebaliknya, menurut Ma’ruf, Pemerintah lebih memilih untuk membina, serta meluruskan akidah dan pemahaman kebangsaan dalam pesantren tersebut.
“Nah itu perlu dilakukan pembinaan, jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Wapres mengatakan pemerintah mempercayakan penanganan Ponpes Al Zaytun dalam koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Sedangkan mengenai dugaan aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan pengasuh ponpes itu yakni Panji Gumilang diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.
“Diproses untuk Panji Gumilangnya. Kalau itu kan nanti ada sesuatu yang saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa,” kata Wapres, dilansir inilah.com.
Sentilan Netizen 👇
"Ummat Islam datang mendemo Al Zaytun SUPAYA DIBUBARKAN, menurut saya adalah strategi yang "salah" karena "harusnya" Ummat datang berduyun-duyun MEMBERI DUKUNGAN ke Al Zaytun tapi membawa spanduk dan poster FPI dan bertakbir maka yakinlah ga pake lama Auto diBUBARkan ma pemerintah," ujar netizen @trieslove88.
"Beda perlakuan dg HTI dan FPI ya baginda raja Wapres ya," sentil @HajiHasbi2.
Ummat Islam datang mendemo Al Zaytun spy dibubarkan, menurut saya adalah strategi yg "salah" karena "harusnya" Ummat datang berduyun-duyun memberi dukungan ke Al Zaytun tapi membawa spanduk dan poster FPI dan bertakbir maka yakinlah ga pake lama Auto diBUBARkan ma pak pemerintah.
— Trisno Indonesia (@trieslove88) July 5, 2023
Beda perlakuan dg HTI dan FPI ya baginda raja Wapres ya
— Haji Hasbi (@HajiHasbi2) July 5, 2023
