Manuver Airlangga Melawan Pelengseran
Golkar kembali dirundung konflik internal. Sejumlah politikus senior Golkar menyerukan digelarnya munaslub untuk memilih pemimpin baru partai.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika munaslub jadi digelar.
Pada saat yang sama, Airlangga tengah diimpit kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) yang tengah disidik Kejaksaan Agung.
Gelombang gerakan pelengseran Airlangga dari kursi ketua umum membuat DPP Partai Golkar beringsut.
Sumber Tempo di lingkup internal Golkar menyebutkan Airlangga tengah menyiapkan beberapa skenario perlawanan, satu di antaranya merapat ke PDIP dan turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
"Airlangga hendak ketemu Megawati (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri). Sedang atur waktu," kata seorang politikus Golkar.
Rencana deklarasi mendukung Ganjar ini merupakan bagian dari perlawanan Airlangga agar tidak dilengserkan dari jabatan ketua umum.
Selain merencanakan skenario itu, Airlangga dikabarkan tengah menimbang untuk segera mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon presiden, berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional. Wacana menduetkan Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mencuat pada awal Juli lalu, tapi tak kunjung terlaksana.
Dave Akbarshah menyatakan belum mengetahui kabar rencana Golkar mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dia juga menyatakan tak mengetahui rencana pertemuan Airlangga dan Megawati. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, setali tiga uang. "Saya lagi reses di Papua. Belum tahu perkembangan itu," kata Komarudin, singkat.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan tiga langkah yang perlu ditempuh pengurus partai. Pertama, Airlangga disarankan segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden paling lambat pada akhir Agustus. Golkar juga disarankan membentuk poros koalisi baru yang dapat menjadi kendaraan politik Airlangga. Terakhir, Airlangga perlu segera membuat program untuk menyapa rakyat di daerah.
Bila rekomendasi tersebut tak dapat dilaksanakan, Golkar harus menggelar munaslub untuk mengubah hasil Munas 2019, yang mengamanatkan ketua umum partai maju sebagai calon presiden.
Namun, menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, isu di lingkup internal Golkar sudah berbelok ke arah melengserkan Airlangga. Desakan munaslub juga menguat setelah Kejaksaan Agung memanggil Airlangga untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi ekspor CPO.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya menegaskan bahwa munaslub yang diembuskan belakangan ini hanya sebatas isu. Menurut dia, penggantian kepemimpinan ketua umum tidak dapat serta-merta dilakukan.
"Penggantian kepemimpinan di tubuh partai diatur secara jelas dalam AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga)," demikian ditulis Ace dalam keterangannya, Senin, 24 Juli lalu.
Adapun Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua, Max Richard Krey, mengatakan pengurus daerah sedianya ingin segera menggulirkan munaslub untuk melengserkan Airlangga. Namun, menurut dia, pengurus daerah ketakutan menyampaikan kritik lantaran DPP Golkar dapat mencoret setiap kadernya dari daftar calon anggota legislatif.
"Teman-teman daerah ini cuma takut bicara aja. Ketika mereka bicara, langsung dicoret dari nomor untuk DCT (daftar caleg tetap) untuk jadi anggota DPR," kata Max, kemarin. Jangankan hendak menyuarakan munaslub Golkar, kata Max, diskusi yang dia ikuti kemarin saja diserang.
[Koran Tempo, Kamis, 27 Juli 2023]
