[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan memeriksa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022.
“Benar ada pemanggilan (Airlangga Hartarto),” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/7/2023).
Ketut mengatakan, berdasarkan rencana pihaknya akan memeriksa Ketua Umum partai Golkar itu sekitar pukul 09.00 WIB, namun pemeriksaan diundur menjadi pukul 16.00 WIB.
“Perkara CPO, rencananya jam 16.00 beliau konfirmasi hadir,” imbuhnya.
Pada perkara ini, Kejagung telah menetapkan tiga perusahaan menjadi tersangka yakni, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Rp 6,47 triliun. Selain itu, dalam kasus ini ada lima orang pelaku yang proses sidangnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
Golkar dikabarkan bakal dukung Anies Baswedan
Beberapa waktu lalu santer diberitakan Partai Golkar bakal mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Bahkan kemarin acara Apel Siaga Perubahan di GBK ada tiga elit Partai Golkar yang hadir.
Tiga elite Partai Golkar hadir dalam Apel Siaga Perubahan Partai NasDem, Ahad 16 Juli 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Aplaus bergemuruh saat Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan menyapa tiga elite Partai Golkar. Tepuk tangan serentak sebagai tanda bahagia dan apresiasi yang ditunjukkan oleh ribuan kader Partai NasDem dan relawan Anies Rasyid Baswedan di stadion terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta International Stadium (JIS).
Tiga elite Partai Golkar yang hadir di Apel Siapa Perubahan yakni, Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Rizal Mallarangeng, dan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar Supriansa.
👇👇
Memang berat jadi ketum parpol, disaat hati nurani sudah memilih perubahan, namun dimasa lalu tersandera kasus. Di sisi lain sebagian besar gerbong sudah memilih perubahan.
— Wong Kamfungs (@wong_kamfungs) July 18, 2023
Cara yang pas, serahkan posisi ketum ke wakil atau adakan munas. Lalu beliau maju menghadapi proses hukum.
Tunduk atau di bongkar dosanya...
— ImamWah (@ImamWah2121) July 18, 2023
Tinggal mau lewat tangan Kejaksaan atau KPK.
Celakanya hampir semua pejabat kita punya "dosa korupsi"..
Ahirnya tersandera kekuasaan..
Bahaya buat indonesia, politik bar bar..