Kenapa Anies Tunggu Tambahan Dukungan
Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan mengundur deklarasi bakal cawapres. Menunggu sinyal Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan.
Calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Pembangunan, Anies Rasyid Baswedan, sudah memutuskan satu nama bakal calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan dirinya dalam pemilihan presiden mendatang.
Namun, sumber Tempo di Koalisi Perubahan—gabungan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera—menyebutkan Anies maupun Koalisi Perubahan tidak akan mengumumkannya dalam waktu dekat karena pertimbangan strategi pemenangan.
“Diperkirakan pada awal September mendatang,” kata sumber Tempo di Koalisi Perubahan ini, Kamis, 13 Juli lalu.
Ia mengatakan agenda ini mundur dari rencana awal. Mulanya, Tim 8 Koalisi Perubahan—tim kecil perwakilan tiga partai dalam Koalisi Perubahan dan tim Anies—meminta Anies mengumumkannya pada Ahad, 16 Juli 2023, bersamaan dengan Apel Siaga Perubahan NasDem di Stadion Gelora Bung Karno.
Sumber Tempo ini menyebutkan deklarasi calon wakil presiden berubah karena menunggu sinyal Partai Golkar dan PKB bergabung ke Koalisi Perubahan. Elite kedua partai ini sudah berkomunikasi dengan internal Koalisi Perubahan. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maupun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto disebut-sebut sudah memberi sinyal positif. “Tapi ada tekanan yang membuat mereka ragu,” ujarnya.
Koalisi Perubahan, kata dia, masih optimistis Partai Golkar bakal bergabung ke gerbong Koalisi Perubahan. Indikasinya, sejumlah senior Golkar sudah mendukung rencana itu. “Dinamika politik ini menjadi pertimbangan Mas Anies (menunda pengumuman cawapres),” kata sumber Tempo tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan Koalisi Perubahan merespons positif jika Golkar dan PKB ingin bergabung. Namun, kata dia, Koalisi Perubahan tak ingin mengusik partai yang sudah mempunyai koalisi. Saat ini, PKB bersama Partai Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lalu Golkar bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
"Karena Koalisi Perubahan dengan tiga partai sudah cukup. Tapi kalau ada partai lain yang ingin bergabung, tentu kami terbuka," kata Ahmad Ali.
Beberapa anggota pengurus PKB yang dihubungi belum menjawab pertanyaan Tempo soal ini. Adapun Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, tak bersedia mengomentari kabar partainya akan bergabung ke Koalisi Perubahan. Ia mengatakan semua kader Golkar sudah menyerahkan kepada Airlangga Hartarto mengenai sikap politik Golkar dalam urusan pemilihan presiden 2024.
“Kami semua sudah sepakat menyerahkan kepada Ketua Umum untuk menentukan sikap politik Golkar ke depan,” kata Dave.
Teka-teki Kandidat Cawapres Anies
Awal Juni lalu, Tim 8 Koalisi Perubahan tuntas menggodok kriteria calon wakil presiden sekaligus menyodorkan tiga nama kandidatnya ke Anies. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan.
Tiga nama itu lantas mengerucut menjadi dua nama, yaitu Agus Yudhoyono dan Khofifah. Anies lantas menyampaikan kedua nama tersebut kepada ketiga ketua umum partai. Situasi berubah setelah Khofifah tak bersedia menjadi calon wakil presiden. Padahal nama pengurus Nahdlatul Ulama itu awalnya paling berpeluang dipilih oleh Anies.
Dua anggota tim pemenangan Anies menyebutkan Khofifah tak bersedia. Ia memilih berkontestasi dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur pada November 2024. Sikap Khofifah ini sempat disampaikan saat bertandang ke kantor Tempo, di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, pada 29 Maret lalu.
Sumber Tempo lainnya di Koalisi Perubahan mengatakan elite partai dari Koalisi Perubahan pernah berusaha menemui Khofifah di Surabaya untuk meminta kesediaannya menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies, April lalu. Namun elite partai itu tak dapat bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan Indonesia periode 2014-2018 tersebut.
Belakangan, Koalisi Perubahan mendapat kabar bahwa Khofifah tak bersedia menjadi calon wakil presiden dari Anies. Koalisi Perubahan menduga Khofifah mendapat tekanan, di antaranya karena urusan kasus dugaan korupsi bansos di Jawa Timur yang kini diusut oleh KPK.
Sumber Tempo di Koalisi Perubahan mengatakan calon wakil presiden yang akan dipilih Anies ada kemungkinan di luar dari tiga nama yang sempat direkomendasikan Tim 8 Koalisi Perubahan. Namun ia tak bersedia menyebutkan kandidat cawapres tersebut. “Yang tahu siapa cawapresnya cuma Anies,” katanya.
Belakangan ini memang sempat mengemuka dua nama baru sebagai kandidat calon wakil presiden di Koalisi Perubahan. Keduanya adalah Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, mengatakan penentuan calon wakil presiden menjadi ujian terbesar terhadap soliditas Koalisi Perubahan. “Karena masih ada dua partai di Koalisi Perubahan saling mengunci soal nama cawapres. Kalau tidak ada titik temu, sangat mungkin koalisi ini bubar jalan,” kata Adi, kemarin.
Adi berpendapat, Demokrat tidak ingin masuk cuma-cuma ke Koalisi Perubahan sehingga menyodorkan Agus Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Sedangkan NasDem memilih nama lain, di antaranya Khofifah dan Yenny Wahid.
“Bagi NasDem, Anies harus mendapatkan tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama untuk menutupi kelemahan Anies di Jawa Timur,” kata Adi. “Tokoh NU ini dianggap bisa mendekatkan Anies dengan kalangan Nahdliyin.”
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan secara umum ujian semua koalisi hampir sama, yaitu menemukan calon wakil presiden yang tepat serta disetujui anggota koalisi. “Kecuali PDIP yang bisa milih lansung sepaket capres dan cawapres karena menjadi satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan,” kata Arya.
Ia mengatakan koalisi partai juga pasti mempertimbangkan cawapres yang siap membantu urusan pendanaan dan logistik kampanye pemilihan presiden.
[Koran Tempo, Jumat, 14 Juli 2023]
