Dia memastikan tidak akan mencabut laporan yang telah dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
"Saya tidak akan mencabut laporan tersebut, karena apa yang saya laporkan adalah hal yang sangat serius dan menjadi keinginan publik agar dugaan praktik KKN dan TPPU yang dilakukan melalui cara-cara baru segera dibongkar KPK hingga ke akar-akarnya," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/6/2023).
Ubedilah yakin laporannya ini akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan Indonesia, bahwa pola-pola relasi kuasa yang KKN hingga berbalut TPPU dalam membangun bisnis keluarga petinggi negara, bisa segera diakhiri demi kemajuan bangsa dan negara.
"Pelajaran pentingnya untuk keluarga pejabat tinggi negara adalah agar menghindari memulai berbisnis saat orang tuanya menjadi pejabat penting negara," tegasnya.
Menurut Ubedilah, jika sudah berbisnis sebelum orang tuanya menjadi pejabat tinggi negara, maka harus berhenti berbisnis yang menyerempet bisnis dengan relasi dan pengaruh kuasa. Dia meminta semua berbisnis dengan sehat, kompetitif, dan profesional.
“Jangan cawe-cawe aji mumpung sebagai anak pejabat tinggi negara atau memanfaatkan pengaruh kuasanya,” sambungnya.
Permintaan Adhie Massardi
Adhie Massardi meminta Ubedilah mencabut laporan demi mengakhiri gonjang-ganjing dan kegaduhan politik. Sebab, Adhie menilai bahwa episentrum dari kegaduhan itu adalah laporan Ubedilah Badrun.
Adhie berharap pencabutan kasus dugaan KKN dan TPPU anak Jokowi di KPK, bisa membuat Jokowi legowo meninggalkan istana dan kembali ke Solo.
Menanggapi permintaan itu, Ubed mengaku paham dengan apa yang sedang dilakukan Adhie Massardi sebagai seniman politik.
“Soal Adhie Massardi yang berbicara begitu biarkan saja, mungkin dia sedang mengingatkan publik agar tidak lupa bahwa ada problem serius di rezim ini," pungkas Ubedilah.
[RMOL]
