Timur Tengah: Selamat Tinggal Amerika, Halo Cina?
Oleh: Marwan Bishara (Analis politik senior Al Jazeera)
Dalam upaya untuk menyelamatkan pengaruh negaranya yang memudar di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memulai kunjungan tiga hari ke Arab Saudi pekan ini.
Tetapi memajukan ‘kerja sama strategis’ dengan rekan-rekannya di Saudi dan Teluk mungkin akan menjadi perjuangan yang berat.
Pada Juli tahun lalu, Presiden Joe Biden menghadiri KTT Dewan Kerjasama Teluk di kerajaan itu dan bersumpah bahwa Amerika Serikat “tidak akan pergi dan meninggalkan kekosongan untuk diisi oleh Cina, Rusia, atau Iran”. Tapi justru itulah yang telah terjadi.
Terlepas dari keberatan AS, tahun lalu sekutu regionalnya di Timur Tengah telah menjadi hibrida: mereka telah meningkatkan hubungan dengan Beijing dan Teheran dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan Moskow.
Meskipun pemerintahan Biden secara terbuka meremehkan pentingnya perjanjian Saudi-Iran yang ditengahi Cina baru-baru ini untuk membangun kembali hubungan diplomatik, tampaknya ada kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh Cina di wilayah Teluk yang kaya minyak dan Timur Tengah yang lebih besar.
Selama dua dekade terakhir, AS telah menggenjot produksi minyak dan gas, menjadi hampir tanpa energi. Mungkin tidak lagi membutuhkan minyak Teluk, tetapi bersikeras untuk bertanggung jawab di wilayah tersebut sehingga dapat memotong pasokan energi vital Cina jika terjadi konflik, dan mengamankannya untuk sekutunya.
Seperti yang diperingatkan Blinken bulan lalu, “Tiongkok mewakili tantangan geopolitik paling penting yang kita hadapi saat ini: sebuah negara dengan niat dan memiliki kemampuan untuk menantang visi kita untuk tatanan internasional yang bebas, terbuka, aman, dan makmur.”
Tapi otokrasi Beijing sebenarnya lebih mudah dan lebih cocok untuk otokrat kawasan itu daripada demokrasi Washington.
Goyangan Rusia di Timur Tengah dan sekitarnya juga membuat AS gelisah.
Muak dengan ambiguitas mereka, bahkan keterlibatan dengan Rusia, pemerintahan Biden telah meningkatkan tekanan pada negara-negara Timur Tengah tertentu, memperjelas bahwa kesabarannya hampir habis. Hal itu telah memperingatkan negara-negara di kawasan itu agar tidak membantu Rusia menghindari sanksi dan menuntut mereka memihak – atau menghadapi kemarahan AS dan negara-negara G7.
Tapi tidak berhasil.
Arab Saudi sejauh ini menolak permintaan AS untuk meningkatkan produksi minyak secara substansial untuk menurunkan harga pasarnya dan mengimbangi efek sanksi Barat terhadap Rusia. Ia telah mempertahankan hubungan baik dengan Moskow dan bersusah payah untuk mendukung Ukraina. “Jari tengah ke Washington” Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dilaporkan telah membuatnya sangat populer di wilayah tersebut.
Tahun lalu, sebagai tanggapan atas ancaman Biden untuk menghukum Riyadh karena dianggap kurang ajar, kerajaan itu menjadi tuan rumah bagi presiden Cina, Xi Jinping untuk pembicaraan bilateral dan KTT Cina-GCC dan Cina-Arab. Arab Saudi kemudian menormalkan hubungan dengan Iran di bawah naungan Cina, sama seperti Barat memperketat sanksi terhadap Teheran, dan dengan jelas menghina AS, melanjutkan untuk memperbaiki hubungan dengan Suriah.
Tapi sikap baru terhadap hubungan dengan AS ini tidak hanya terlihat di Riyadh; itu adalah fenomena regional. Uni Emirat Arab, sekutu AS lainnya, juga telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Cina, meningkatkan hubungan strategis dengan Prancis, dan berupaya melibatkan Iran, Rusia, dan India. Hal ini tentu saja mengorbankan hubungannya dengan AS.
Kawasan ini secara keseluruhan telah mendiversifikasi keterlibatan globalnya. Ini cukup jelas dalam hubungan komersialnya. Antara 2000 dan 2021, perdagangan antara Timur Tengah dan Tiongkok telah tumbuh dari $15,2 miliar menjadi $284,3 miliar; pada periode yang sama, perdagangan dengan AS hanya meningkat sedikit dari $63,4 miliar menjadi $98,4 miliar.
Enam negara Timur Tengah – di antaranya Arab Saudi, UEA, dan Mesir – baru-baru ini meminta untuk bergabung dengan kelompok BRICS yang dipimpin Tiongkok, yang juga mencakup Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Ini terlepas dari rezim sanksi Barat yang terus meluas yang dikenakan pada Rusia.
Tentu saja, Amerika telah menjadi kekuatan strategis yang dominan di Timur Tengah selama tiga dekade terakhir dan tetap demikian hingga hari ini. Tetapi apakah itu akan terjadi dalam tiga dekade mendatang?
Di wilayah di mana rezim otokratis dan masyarakat umum tidak setuju sama sekali, mengatakan tidak kepada Amerika adalah sikap yang sangat populer karena mayoritas percaya itu adalah kekuatan kekaisaran munafik yang hanya memberikan basa-basi untuk hak asasi manusia dan demokrasi.
Hal ini terutama terlihat dalam kebijakan luar negeri AS di Palestina, yang dengan gigih dan tanpa syarat mendukung penjajah dan penjajah Palestina – “Israel”.
Pada kunjungannya ke Riyadh, Sekretaris Blinken kemungkinan akan menekan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv, berharap untuk menurunkan harga yang diminta, yang dilaporkan mencakup program sipil nuklir dan jaminan keamanan utama.
UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan telah menormalisasi hubungan dengan “Israel” dengan mengorbankan Palestina sebagai imbalan atas konsesi Amerika, seperti penjualan F-35 buatan AS ke Abu Dhabi, pengakuan AS atas klaim Maroko atas Sahara Barat, dan pencabutan sanksi AS terhadap Khartoum. Semua agar pemerintah “Israel” tidak perlu membuat “konsesi” sendiri dan mengakhiri pendudukan Palestina selama puluhan tahun.
Tetapi perjuangan Palestina, yang cukup dekat dengan hati orang Arab biasa, bukanlah satu-satunya masalah yang meyakinkan publik Arab bahwa Amerika adalah kekuatan ganda yang harus dijauhkan.
Berkat televisi satelit dan platform media sosial, orang-orang di kawasan itu melihat dengan mata kepala sendiri kejahatan AS di Irak dan penghinaannya di Afghanistan, dan tidak menganggapnya sebagai penjaga peradaban, apalagi kekuatan yang tak terkalahkan. Neraca intervensi AS di Timur Tengah selama 20 tahun terakhir sejak serangan 9/11 jelas tidak menguntungkannya.
Tidak heran jika dalam jajak pendapat pada 2022 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab yang berbasis di Doha di 14 negara Arab, 78 persen responden percaya bahwa sumber ancaman dan ketidakstabilan terbesar di kawasan itu adalah AS. Sebaliknya, hanya 57 persen yang memikirkan Iran dan Rusia dalam istilah-istilah ini, yang keduanya telah melakukan pekerjaan kotor mereka sendiri di wilayah tersebut – dari Suriah hingga Irak dan Yaman.
Dalam bukunya yang berjudul Grand Delusion: The Rise and Fall of American Ambition in the Middle East, mantan pejabat AS Steven Simon memperkirakan AS telah menyia-nyiakan sekitar $5-7 triliun untuk perang yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang Arab dan Muslim, dan kehancuran komunitas mereka. Selain itu, konflik ini telah menewaskan ribuan tentara AS, melukai puluhan ribu orang, dan menyebabkan sekitar 30.000 veteran AS bunuh diri.
Maka bukanlah suatu kebetulan, bahwa lebih banyak orang Timur Tengah (dan Amerika) setuju bahwa pemisahan kawasan itu dari Amerika dan setidaknya beberapa pelepasan Amerika dari kawasan itu diinginkan dan tak terelakkan.
Pergantian peristiwa seperti itu juga akan sangat berdampak dengan implikasi jangka panjang yang berantakan bagi kedua belah pihak dan akan ditentukan oleh apakah dan bagaimana Amerika memilih untuk mengubah kebijakan luar negerinya.
Tapi itu diskusi lain untuk hari lain.
(Arrahmah)
