"Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya, tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang. Ya politik memang begitu," kata SBY dalam buku 'Presiden 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi' karya SBY halaman 13 dikutip merdeka.com, Senin (26/6/2023).
SBY melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah apabila cara yang dipilih oleh pihak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang Presiden dan apalagi kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan.
"Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum, dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu. Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya," katanya.
Tetapi, lanjutnya, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius. Namun, SBY tidak ingin membahas dampak secara sosial, politik dan keamanan jika itu terjadi.
"Saya hanya ingin menyoroti dari sisi etika dan hukum. Kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak bisa dibuktikan secara mengesankan (no strong evidence/tidak ada bukti yang kuat), ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.
Apalagi, kata dia, utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini.
"Sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya," kata SBY.
[Merdeka]
Cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menuai pro dan kontra. Sebagian publik bingung bagaimana seharusnya seorang presiden bersikap.
— Abah (@Abaaah) June 26, 2023
Pak SBY sampai turun gunung menyampaikan pandangannya soal ini dalam sebuah buku. Sebagai mantan presiden, pendiri partai, jenderal &… pic.twitter.com/k6JaPF1nlo
