“Terlepas negara ini semakin carut-marut, disimbolisasi cawe-cawe tadi. Itu kan simbol deviasi demokrasi, moral demokrasi, cawe-cawe tadi. Masa, eksekutif cawe-cawe urusan kayak gitu itu. Kan ndak boleh. Itu kita advokasi,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (1/5/2023).
Busyro menjadi salah satu narasumber dalam rapat kerja membahas pola hubungan Majelis Hukum dan HAM (MHH)-Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBHMU) yang diselenggarakan PW Muhammadiyah Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (1/5/2023).
Kedua unit advokasi milik Muhammadiyah tersebut, kata Busyro, dibentuk untuk mengadvokasi negara sebagai suprastruktur dan masyarakat sebagai infrastruktur
Busyro mengatakan, advokasi terhadap negara perlu dilakukan Muhammadiyah lantaran birokrasi negara harus ditolong. Busyro mengatakan, di Muhammadiyah tidak ada tradisi oposisi. Meski demikian, Muhammadiyah selalu bersikap kritis, konstruktif, dan etis terhadap birokrasi negara.
“Atas dasar itu Muhammadiyah mengadvokasi negara ini,” kata Busyro.
Busyro melanjutkan, unit-unit advokasi milik Muhammadiyah juga selalu siap mengadvokasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah advokasi terhadap warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang ditangkap setelah mempertahankan tanahnya yang diserobot salah satu perusahaan.
“Nah, Muhammadiyah berpandangan negara dan masyarakat itu harus dikembalikan pada konsep yang ada. Negara itu tidak akan ada kalau gak ada rakyat. Maka rakyat satu-satunya yang disebut berkedaulatan,” tandas mantan Wakil Ketua KPK ini.[Republika]
