» » Dulu Jilbab Dilarang Pemerintah Sekuler Turki, Kini Presiden Erdogan Angkat Muslimah Berjilbab Jadi Menteri

Dulu Jilbab Dilarang Pemerintah Sekuler Turki, Kini Presiden Erdogan Angkat Muslimah Berjilbab Jadi Menteri

[PORTAL-ISLAM.ID]  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (3 Juni 2023) resmi mengumumkan susunan kabinet baru yang akan membantu dia memerintah selama lima tahun ke depan periode 2023-2028.

Diantara anggota kabinet baru, hanya ada satu menteri dari wanita, dan dia berjilbab.

Dia adalah Mahinur Özdemir Göktaş yang diangkat sebagai Menteri Keluarga dan Layanan Sosial.

Mahinur Özdemir, usia 41 tahun, lahir 7 November 1982 di kota Schaerbeek sebuah municipalité atau gemeente di Daerah Ibu Kota Brusel, Belgia. Karenanya dia memiliki kewarganegaraan ganda Turki-Belgia.

Pernah menjadi anggota parlemen Belgia, lalu menjadi diplomat dan Duta Besar Turki untuk Aljazair antara tahun 2020 dan 2023.

Dia adalah anggota parlemen wanita termuda dan pertama yang mengenakan jilbab. 

Biografi

Dia dapat berbicara bahasa Prancis, Flemish, Inggris, Turki, dan Spanyol. Awalnya dia ingin belajar hukum, tetapi karena dia menganggap bahwa dia tidak akan dapat mengajukan tuntutan hukum di pengadilan saat mengenakan hijab, dia berubah pikiran. 

Dia memegang gelar dalam ilmu politik, bimbingan administrasi publik (Free University of Brussels). Dia juga anggota aktif dari banyak LSM di Schaerbeek dan pendiri organisasi mahasiswa. Pada tahun 2006, ia terpilih sebagai anggota dewan kotamadya di Schaerbeek. Ia bergabung dengan Partai Humanist Democratic Centre di Brussel pada 2009 dan terpilih sebagai anggota Parlemen Daerah Brussel pada 7 Juni 2009. Dia adalah wanita pertama yang mengenakan jilbab di majelis parlemen Belgia. Pada Juli 2018, dia mengumumkan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan lokal pada Oktober 2018.

Posisi politik

Ozdemir dikeluarkan dari partainya, Humanist Democratic Center (CDH) pada 29 Mei 2015 karena dia membantah Genosida Armenia yang dilakukan oleh Kesultanan Utsmaniyah sebagai genosida. Dia juga tidak mengheningkan cipta untuk mengenang para korban genosida Armenia di parlemen, membela diri bahwa tidak ada putusan pengadilan yang melemahkan klaim Armenia. Ozdemir mengklaim ini sebagai kebebasan berbicara. Ini bertentangan dengan peraturan deontologis partai dan Ketua CDH Benoit Lutgen sebelumnya menyatakan bahwa semua penyangkal genosida di dalam partai akan diusir. Sebagai protes atas keputusan tersebut, dua anggota CDH lainnya, salah satunya saudara Mahinur, juga keluar dari partai, dengan alasan partai mengalami pergeseran ke kanan. Ozdemir segera mendapat dukungan dari kantor Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Brussel. 

Setelah Presiden Recep Tayyip Erdoğan terpilih kembali pada Juni 2023, ia diangkat menjadi Menteri Keluarga dan Layanan Sosial.

Akun twitternya: @Mahi_Nur
Baca juga :