Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung kebijakan kontroversial terkait ekspor hasil sedimentasi laut yang di antaranya berupa pasir. Kebijakan ini dinilai semakin memperparah kerentanan Indonesia terdampak krisis iklim.
"Lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Kota-kota kita pun turut terancam dampak krisis iklim," kata Anies Baswedan dalam tulisan Indonesia Darurat Krisis Iklim yang dilansir dari Mediaindonesia.com, Selasa, 13 Juni 2023.
"Saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, pun daerah pesisir terancam abrasi, kebijakan yang diambil justru berkebalikan, yakni dengan mengizinkan ekspor pasir laut," tandasny.
Anies Baswedan menegaskan sudah saatnya semua pihak dengan tegas menyebut bahwa kondisi saat ini bukan lagi perubahan iklim, melainkan krisis iklim. Kuncinya, kata Anies, ada pada kata 'krisis'.
Ia menambahkan, selama ini, istilah 'perubahan iklim' hanya jadi dalih bahwa permasalahannya belum terjadi dan dianggap sebagai problem masa depan. Padahal, tegas Anies, Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terkena dampak krisis iklim.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. PP membuka peluang pasir laut menjadi komoditas ekspor.
Lebih dari 80 pulau terdepan Indonesia terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Kota-kota kita pun turut terancam dampak krisis iklim. Silakan simak opini dan gagasan yang kami tawarkan terkait masalah krusial bangsa dan umat manusia ini melalui tautan:… pic.twitter.com/N8vb26RHrs
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) June 12, 2023
