Anwar mengungkapkan hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan sejarah dan pengalaman politis, Anwar menilai pengalihan isu seperti ini sudah sering dilakukan pemerintah di masa lalu, termasuk zaman orde baru.
“Oleh karena itu berdasarkan kepada pengalaman masa lalu tersebut kita yakin kasus Panji Gumilang ini tidak akan sampai dibawa ke pengadilan. Dia hanya akan berhenti begitu saja di tengah jalan dengan berlalunya waktu,” papar Anwar dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (30/6/2023).
Namun meski demikian, Anwar mengatakan bahwa dugaannya belum memiliki bukti. Ia menjelaskan kebenarannya akan terungkap jika kasus ini berakhir, apakah diproses dan dibawa ke pengadilan atau tidak.
“Untuk itu mari kita tunggu saja perjalanan kasus ini apakah kasus ini benar-benar akan diproses dan dibawa ke pengadilan atau tidak. Untuk itu biarlah waktu yang akan menentukan,” ujarnya.
Anwar menjelaskan bahwa dengan menyeret nama Panji Gumilang, ‘sang sutradara’ ingin mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah lain yang lebih besar yang sedang melanda negeri ini. Sehingga nama-nama mereka yang terlibat dalam masalah-masalah tersebut tidak akan jadi sorotan publik.
Anwar menilai mereka tentu jelas tidak mau hal demikian terjadi karena bisa mengancam kedudukan dan kekuasaannya. Oleh karena itu, muncul dan dimunculkan lah kasus Panji Gumilang yang sering sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial.
“Dan hal itu tampaknya telah berhasil mengundang kemarahan umat yang merupakan mayoritas penduduk di negeri ini, sehingga akhirnya perhatian rakyat tidak lagi tertuju kepada kasus-kasus yang ada tapi sudah beralih dan tersedot ke kasus Panji Gumilang dan Al-Zaytun,” pungkas Anwar, seperti dilansir arrahmah.id.
Netizen Juga Curiga
Kecurigaan Buya Anwar Abbas terkait Al Zaytun bentuk pengalihan isu juga disampaikan netizen.
Bahkan pengamat politik Faizal Assegaf di akun twitternya @faizalassegaf terang-terangan menyatakan "Polemik Pesantren Al Zaytun Pengalihan Skandal 349 Triliun dan Kasus BTS di Pusaran Megawati".
