[PORTAL-ISLAM.ID] Almarhum Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. (25 Juni 1936 – 11 September 2019) akan selalu dikenang sebagai presiden terbaik Indonesia yang dalam waktu singkat mampu membangkitkan ekonomi negara dari keterpurukan.
Presiden Indonesia ketiga ini yang hanya memimpin cuma setahun lima bulan (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) tapi berhasil kendalikan Dolar yang terjun bebas dari Rp 16.800 menjadi Rp 7.500.
Anggota BPK RI Achsanul Qosasi menyebut saat era Presiden Habibie, ketika dirinya masih jadi bankir, ada 3 kebijakan yang dikeluarkan Habibie.
"Saat menjadi Bankir, saya alami langsung Kebijakan Beliau saat itu :
1. Menggabung 4 Bank Besar menjadi: Bank Mandiri.
2. Program Penjaminan Kredit oleh Departemen Koperasi (Kementerian Koperasi) yang berbasis pertanian. Sehingga muncul istilah Kemitraan & Ekonomi Kerakyatan.
3. Memisahkan BI dari Pemerintah (BI Independen)," ujar Achsanul Qosasi di akun twitternya @AchsanulQosasi, Sabtu (10/6/2023).
Inilah contoh Presiden yang intelektual dan kebijakannya berbasis ilmu.
"Beliau seorang ilmuwan yang murni menelorkan kebijakan berdasarkan parameter yang jelas. punya kuasa, sehingga bisa menjalankan langsung. Andaikan para ilmuwan dan akademisi bisa dengan leluasa berkolaborasi dengan bumn dan pelaku usaha. Disupport pemerintah," ungkap akun @Avocado2Juice.
"Problemnya hal ini tdk disukai oleh elit sebagian lokal dan global.. dan akhirnya beliau dilengserkan dg pelbagai cara," komen @adilputraadil.
Saat mjd Bankir, saya alami langsung Kebijakan Beliau saat itu :
— Achsanul Qosasi (@AchsanulQosasi) June 9, 2023
1. Menggabung 4 Bank Besar mnjd: Bank Mandiri.
2. Program Penjaminan Kredit oleh Depkop yg berbasis pertanian. Shg muncul istilah Kemitraan & Ekonomi Kerakyatan.
3. Memisahkan BI dari Pemerintah (BI Independen). https://t.co/yJd6FnUSUr
Beliau seorang ilmuwan yang murni menelorkan kebijakan berdasarkan parameter yang jelas. punya kuasa, sehingga bisa menjalankan langsung.
— Avocado Juice TM® (@Avocado2Juice) June 9, 2023
Andaikan para ilmuwan dan akademisi bisa dengan leluasa berkolaborasi dengan bumn dan pelaku usaha. Disupport pemerintah.