TARIK ULUR CAWAPRES ANIES
JAKARTA – Koalisi Perubahan disebut-sebut bakal lebih awal mendeklarasikan pasangan bakal calon presiden dan wakilnya yang mereka usung pada Pemilu 2024. Koalisi yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat ini akan mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, bakal calon presiden, sekaligus mengukuhkan soliditas mereka.
Kepala Bagian Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menceritakan bahwa partainya sepakat segera mendeklarasikan bersama NasDem dan PKS karena koalisi akan diganggu terus. “Makanya perlu diformulasikan waktu yang tepat untuk deklarasi,” ujar Herzaky kepada Tempo, Kamis, 11 Mei 2023.
Gangguan yang dimaksud Herzaky adalah manuver politik Istana Negara melalui sejumlah partai politik untuk menggembosi kekuatan Koalisi Perubahaan. Gangguan itu, kata dia, mulai dari isu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar yang mengajak Demokrat bergabung dengan koalisi bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pun, Herzaky melanjutkan, adanya wacana Istana Negara menawarkan nama calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Karena alasan tersebut, Koalisi Perubahan sepakat segera menggelar deklarasi.
PKB dan Gerindra bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Adapun Golkar merupakan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua koalisi ini merupakan partai yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Usulan awal dari koalisi, menurut Herzaky, deklarasi bakal digelar pada 1 Juni mendatang atau bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Herzaky juga menyebut terdapat beberapa usulan yang menghendaki deklarasi di waktu lain. Beberapa usulan juga membahas calon wakil presiden yang bakal dipilih.
Seorang sumber yang merupakan orang terdekat Anies Baswedan menceritakan, tim kecil di dalam Koalisi menyepakati deklarasi bakal dilakukan pada 16 Juli 2023. Belum diketahui alasan pemilihan tanggal tersebut. “Tanggal itu sudah disepakati sejak pertengahan Maret lalu bahwa deklarasi digelar di Jakarta pada 16 Juli,” ucap sumber tersebut.
Rencana deklarasi diklaim menghadirkan ribuan pendukung Partai NasDem, Demokrat, dan PKS sehingga dimungkinkan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim kecil Koalisi, menurut sumber tadi, juga disebut telah menyepakati Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bakal ditunjuk sebagai pendamping Anies. Akan tetapi usulan ini ditolak oleh Khofifah karena masih enggan berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disebut-sebut menolak Anies maju sebagai bakal calon presiden.
Sumber tadi juga menuturkan, Demokrat dan PKS menolak munculnya nama Khofifah sebagai pendamping Anies. Dia menyebutkan usulan itu muncul dari Partai NasDem yang menginginkan adanya calon wakil presiden yang mampu memenangkan suara di Jawa Timur dan golongan Nahdlatul Ulama. ”Usulan itu dari kalangan Istana karena sejak awal Khofifah adalah orangnya Istana,” ucap sumber itu.
Demokrat sendiri, menurut sumber ini, berharap bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies adalah ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono. PKS juga mengusulkan nama bekas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. “Dari lima nama yang diusulkan, sekarang sudah mengerucut pada Agus Harimurti Yudhoyono dan Ahmad Heryawan. Tapi PKS pada akhirnya bakal mempercayakan sikap koalisi kepada Demokrat,” ujarnya.
Partai NasDem sebelumnya mengatakan, tim kecil dalam Koalisi Perubahan membahas lima nama potensial mendampingi Anies. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa; Agus Harimurti Yudhoyono; Ahmad Heryawan; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno; dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
Sumber itu pun menceritakan, usulan deklarasi pada 16 Juli berasal dari Partai NasDem. Partai ini juga disebut-sebut menginginkan deklarasi digelar menjelang akhir masa pendaftaran calon presiden pada Oktober hingga November mendatang. Alasannya, NasDem masih berada di pemerintahan Jokowi sehingga perlu meminimalkan serangan politik yang bakal menyasar partai besutan Surya Paloh itu.
Menunggu Komposisi dari Koalisi Lain
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, saat dimintai konfirmasi mengatakan partainya memang memungkinkan memasangkan Anies dengan Khofifah. Meski begitu, Koalisi Perubahan masih menunggu hitung-hitungan komposisi pasangan yang potensial untuk diusung. “Kami menunggu setelah ada komposisi siapa pasangan yang diusung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto,” ujarnya, kemarin.
Herzaky menjelaskan, Koalisi Perubahan belum memutuskan secara pasti ihwal nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Menurut dia, partainya sebagai anggota Koalisi menyerahkan keputusan itu kepada Anies untuk memilih nama yang diusulkan partai. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, belum merespons permohonan wawancara Tempo ihwal kandidat yang akan diusung untuk berdampingan dengan Anies.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyebutkan Koalisi Perubahan tak membutuhkan waktu lama untuk mendeklarasikan koalisi dan mengumumkan pasangan bakal calon presiden dan wakilnya. “Koalisi ini sudah mengetahui siapa lawan mereka, juga karena lahir sebagai koalisi yang seolah-olah dimusuhi pemeirntah. Artinya, siapa pun wakil yang mendampingi Anies, sudah jelas mereka akan melawan kelompok pro-pemerintah,” ujar Dedi.
Menurut dia, Koalisi Perubahan layak mempercepat deklarasi. Terlebih jika hal itu dilakukan pada pertengahan Juli mendatang. Dedi menilai, Koalisi Perubahan ada kemungkinan bakal realistis jika mengusung Khofifah sebagai bakal calon wakil presiden. Menurut dia, masih ada sejumlah catatan jika mengusung Khofifah. Misalnya, Khofifah dinilai tidak memiliki daya ungkit elektabilitas bagi Anies, terlebih jika harus berhadapan dengan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
(Sumber: Koran Tempo)
