Oleh: @Munir_Timur
Kaum intoleran, radikal dan kadrun adalah tudingan dan sarkasme yang acap kali digunakan sebagai senjata para haters Anies. Labeling ini semata-mata bertujuan, menempatkan Anies sebagai figur yang anti demokrasi dan keragaman.
Haters Anies yang menepuk dada sebagai "pejuang demokrasi dan pluralisme," sebenarnya mereka cuma demagog politik yang belum sembuh. Masih terpapar peta konflik Pilkada DKI 2017. Mereka belum bangun dari mimpi buruk yang melelahkan.
Mereka masih dalam tahap scaring effect akibat luka memar politik yang dalam, setelah Ahok gagal mendulang kemenangan di Pilgub DKI 2017, akibat kesalahannya sendiri.
Meskipun kala itu, dalam mayoritas survei, Ahok memuncaki elektabilitas Cagub DKI. Tapi, petaka itu datang, mulutmu harimaumu, begitu kata pameo lama.
Residu dari erupsi Pilkada DKI 2017, membuat kepala para haters ini dipetak-petak oleh politik primordial sempit. Akibatnya, kampanye SARA menjadi jargon politik. Labeling-labeling negatif yang kesannya anti demokrasi disematkan ke Anies.
Pertanyaannya, benarkah Anies demikian?
Mari kita lihat data Indeks Demokrasi (IDI) tahun 2018-2020. Ternyata, dalam rentang waktu 3 tahun, IDI DKI Jakarta lebih baik dari Jawa Tengah. Baik dari sisi kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
Indeks DEMOKRASI di Jateng selama dipimpin kader partai DEMOKRASI Indonesia-Perjuangan (PDIP), rendah di bawah DKI dalam kepemimpinan Anies. Baik dari sisi kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
Selanjutnya pada tahun 2021, BPS merubah indikator IDI, meliputi, kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Itu pun lagi-lagi IDI Jawa Tengah nyungsep di bawah DKI.
Dari data BPS, IDI DKI Jakarta tahun 2021 82,08, tertinggi secara nasional, sementara Jateng di peringkat 4 dengan IDI 81,15.
Aspek kebebasan DKI 89.27, kesetaraan 85.67 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi 70.69. Sementara aspek kebebasan Jateng 87,90, kesetaraan 77,68 dan kapasitas lembaga demokrasi 78,63. Dari indikator IDI, lagi-lagi Jateng masih di bawah DKI.
Kepada Tuhan kita beriman, kepada data kita melihat fakta. Ternyata di tangan Anies, Gubernur DKI yang acap kali ditempatkan secara sarkastik sebagai intoleran dan radikal, demokratisasi di DKI lebih baik dari Jawa tengah.
Apa yang perlu kita katakan, bila tudingan demi tudingan itu lebih ke fitnah. Hanya ingin men-downgrade figure Anies, akibat akumulasi dendamisme politik yang belum sembuh. Siapa yang salah siapa yang dituding? Kelakuan haters Anies!
(*)
