Menurut Eep, kepemimpinan keduanya berbeda karena Anies sendiri bukanlah seorang petugas Partai.
Kondisi tersebut berbeda dengan Jokowi yang selama ini adalah kader Partai Politik, yakni PDIP. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menyebut Jokowi adalah petugas partai, dan petugas partai harus nurut keputusan partai.
Faktor inilah yang menurut Eep menjadi pembeda anatara Jokowi dan Anies. Hal itu telah terbukti di Jakarta dimana Anies tak didikte oleh partai yang mengusungnya.
“Pak Jokowi itu sudah jadi pekerja partai sejak jadi walikota di Solo, bukan ketika jadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi Gubernur. Ini penting menurut saya untuk digaris bawahi supaya diskusi kita seimbang,” kata Eep dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh inilah.com.
Menurut Eep, dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, akan selalu ada praktik Oligarki, tak terkecuali di Indonesia.
Praktik oligarki tersebut akan menjadi masalah apabila negara tersebut tak dipimpin orang yang tegas.
“Sekarang oligarki, tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki,” kata Eep.
Maka dari itu, Eep berharap sosok yang dapat memimpin Indonesia ke depan adalah sosok yang berani keluar dari kendali oligarki.
“Jadi harapan kita ke depan adalah ada Presiden kita di masa yang akan datang ini yang bukan jadi alatnya oligarki tetapi dia mengendalikan oligarki,” ujar Eep.
SELENGKAPNYA SIMAK VIDEO...
