[PORTAL-ISLAM.ID] THAILAND - Pada hari Senin, dua partai oposisi utama Thailand mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi setelah mengalahkan saingan mereka yang didukung militer dalam pemilu akhir pekan. Partai-partai yang berpihak pada militer telah memegang kendali atas pemerintah selama hampir sepuluh tahun.
Move Forward Party yang progresif, yang dikenal dengan agenda reformisnya dan pengikut muda yang substansial, mendapatkan jumlah kursi tertinggi dan bagian terbesar dari suara rakyat. Pheu Thai, partai oposisi populis yang sudah lama berdiri di Thailand selama dua dekade terakhir, berada di urutan kedua.
Kesuksesan gabungan mereka memberikan pukulan telak bagi kelompok konservatif yang didukung militer, yang sering menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis melalui kudeta. Selama dua dekade terakhir, pemilih Thailand secara konsisten mendukung lawan politik militer setiap kali diberi kesempatan untuk memilih. Pemilihan dengan jumlah pemilih tinggi pada hari Minggu melanjutkan tren ini.
Namun, meski menang gemilang, identitas pemimpin berikutnya masih belum pasti. Ketidakpastian ini berasal dari fakta bahwa junta militer, yang merebut kekuasaan pada tahun 2014, merevisi konstitusi untuk mempertahankan pengaruh signifikan dalam pemilihan pemimpin, terlepas dari suara rakyat.
Tidak ada partai oposisi yang mendapatkan mayoritas langsung dari 376 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan secara mandiri. Mereka perlu bernegosiasi dan menggalang dukungan dari pihak lain untuk membangun koalisi yang mampu mengamankan kemenangan.
Pemimpin Move Forward yang berusia 42 tahun, Pita Limjaroenrat, mengusulkan aliansi yang terdiri dari enam partai, yang akan menguasai total 309 kursi. Namun, ini jauh dari 376 kursi yang dibutuhkan untuk memastikan pemilihannya sebagai perdana menteri.
Namun, proses ini bukan tanpa tantangan. Menavigasi melalui senat, salah satu faktor krusial adalah blok suara senat yang berpengaruh, yang menimbulkan tantangan bagi partai oposisi atau koalisi mana pun yang ingin membentuk pemerintahan. Di bawah konstitusi yang dibentuk selama era junta, senat Thailand yang tidak dipilih, terdiri dari 250 kursi, seluruhnya ditunjuk oleh militer dan secara historis mendukung kandidat pro-militer.
Karena sebuah partai membutuhkan mayoritas di kedua majelis, dengan total 750 kursi, untuk menunjuk seorang perdana menteri, partai oposisi harus mengumpulkan suara hampir tiga kali lebih banyak di majelis rendah untuk berhasil memilih seorang pemimpin dan mendirikan pemerintahan.
Sumber 👇👇
#ThaiElection #Thailand
— Qonversations (@theQonversation) May 17, 2023
Thailand’s two primary opposition parties agreed to form a coalition government after decisively defeating the military-backed parties that had held control over the government for almost ten years.
Read more: https://t.co/HBDGYLZ6SK