Hal itu disampaikan Busyro dalam diskusi bertajuk '25 Tahun Reformasi: Tantangan Mewujudkan Keadilan Negara Hukum', di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Awalnya, Busyro mengatakan ada peredaman tindakan kritis di kampus dan para aktivis.
"Ada pemadaman kampus, pemadaman aktivis-aktivis dengan proyek-proyek, jabatan-jabatan, misalnya komisaris dan sebagainya," kata Busyro.
Busyro kemudian menyebut ada isu-isu yang dikembangkan di masyarakat, salah satunya isu radikalisme. Isu tersebut, katanya, dipakai sebagai kamuflase untuk korupsi sistemik.
"(Dikembangkan) Isu radikalisme dan sebagainya. Yang sesungguhnya kami melihat bahwa isu-isu tersebut adalah sebagai kamuflase sebagai suatu dis orientasi dari persoalan-persoalan sesungguhnya yang dihadapi bangsa. Yaitu korupsi yang sistemik," sebutnya.
Dia juga mengkritik beban administrasi yang harus dilakukan oleh dosen di kampus. Menurutnya, para akademisi jadi kurang mengurusi masalah yang ada gara-gara disibukkan beban administrasi.
"Dosen-dosen dan fakultas-fakultas nyaris tidak ada kepedulian atau kepekaan terhadap urusan-urusan kemanusiaan, hukum, ekonomi, dan seterusnya. Nyaris tidak ada," sebutnya.
Acara tersebut digelar untuk evaluasi reformasi yang telah berjalan 25 tahun. Dalam acara itu, turut hadir Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.
[Sumber: Detik]
