"Wi wok de tok , not onli tok de tok.. Kerja, Kerja, sambil main tik tok.." 😁

Catatan: T Gusmand (Praktisi Energi)

Klarifikasi penutupan PLTU dari tahun 2025 ke tahun 2050 ini kelihatanya simple tetapi ini tidak, ini adalah kesalahan fatal, kesalahan data yang tidak tervalidasi. Dan kesalahan pidato ini sudah sering terjadi. Terus berulang.

Klarifikasi istana inipun juga tidak banyak menolong, belum pasti, penggantian keseluruhan PLTU/berbahan bakar fosil ke energi terbarukan EBT itu tidak mudah, hampir mustahil mengganti ratusan PLTU itu menjadi pembangkit EBT dalam waktu 27 tahun..?

Disamping dananya belum pasti. Pembangunan pembangkit listrik butuh waktu yang lama.

Rata-rata pembangunan Pembangkit Listrik untuk 400 - 600 MW butuh 4-5 tahun dengan asumsi masalah non-teknis seperti pembebasan lahan, pendanaan dll sudah clear. Padahal faktor non-teknis ini yang selama selalu menjadi masalah.

Dan juga harus diingat pembangkit EBT, energi terbarukan biasanya kapasitasnya kecil-kecil, 10-50 MW dan dilokasi yang lebih sulit. Contohnya PLTA, PLTP yang biasanya dilokasi-lokasi hutan lindung, konservasi. Dan biaya pembangunannya jauh lebih mahal dari PLTU. Pasti akan banyak menemui kendala. Perlu banyak pembangkit EBT (mungkin ribuan unit Pembangkit EBT untuk mengganti PLTU dengan kapasitas terpasang yang ditahun 2021 saja sudah 37 GW = 37.000 MW).

Apa iya potensi pembangkit EBT diIndonesia sampai 37 GW.. ??? Apa mungkin menggantinya dalam waktu 27 tahun.

Mustahil..!!! dan tidak semudah mengklarifikasi pidato presiden.. ! 😁

Sekedar catatan, biaya pembangunan pembangkit listrik per MW untuk PLTA = USD 2 juta, sedangkan PLTP per MW = USD 4 juta. Jadi kalau mengganti keseluruhan 37.000 MW dengan PLTA saja dibutuhkan investasi USD 74.000 juta atau USD 74 Milyar. Anggaran itu akan membengkak 2 lipat kalau diganti ke PLTP (panas bumi).

Sedangkan dana pinjaman yang dijanjikan Joe Bidden hanya USD 20 Milyar (inipun kemungkinan hanya prank). Teross dari mana tambahan kekurangan yang USD 54 Milyar lagi ferguso.?😁

Oya satu lagi, pernyataan Pak Presiden ini sudah dikonfirmasi belum ke Oligarki batubara, khususnya Om Lumut (apa kebijakan ini tidak akan mengganggu bisnis batubara si Om..? 😁😁😁)

Kembali kepidato presiden. Pidato presiden dibuat tim pidato kepresidenan, setelah itu dicek oleh atasanya. Kemungkinan bisa melewati beberapa meja/staff/pejabat sebelum akhirnya dibacakan oleh presiden.

Trus kemana saja puluhan staf di KSP yang digaji 50 juta perbulan..? Kalau untuk kesahihan data sepeti ini tidak bisa tervalidasi..?

Jadi bukan sekedar "Wi wok de tok , not onli tok de tok.. Kerja, Kerja, sambil main tik tok.." 😁

So, Kalau kesalahan pidato sekelas RT masih mungkin dimaklumi, tetapi ini kesalahan presiden diforum internasional bukan saja mempermalukan Presiden tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

[VIDEO]