Muhammadiyah Bukan Ormas
Oleh: Arka Atmaja
Di Twiter ramai dengan statement sebuah akun twiter centang biru yang meminta Muhammadiyah tidak menggunakan fasilitas negara/publik untuk sholat id karena tidak mengikuti idul Fitri yang ditentukan pemerintah. Itulah disebut toleransi katanya.
Di anggapnya Muhammadiyah cuma ormas yang seharusnya mengikuti keputusan Negara. Tidak menentukan waktu sholat id sendiri.
Sejatinya Muhammadiyah itu bukan Ormas, ormas hanyalah penamaan dalam pencatatan administrasi negara. Muhammadiyah itu adalah peradaban umat, Entitas umat yang telah dibangun dalam waktu yang panjang.
Peradaban Umat yang telah dibangun bertahun-tahun bahkan berdiri tanpa dukungan negara pada pendiriannya sampai Muhammadiyah membantu negara dengan amal Muhammadiyah. 364 Rumahsakit/klinik, 384 Panti asuhan, 356 Ponpes, 164 Universitas, lebih dari 20 ribu sekolah, punya 17 ribu dosen dan ratusan ribu guru. Ini bukan sekedar ormas, ini bangunan peradaban. Berapa juta orang yang telah mendapatkan layanan Muhammadiyah?
Muhammadiyah lahir sebelum negara Indonesia ada, bahkan sebelum nama Indonesia dicetuskan dalam sumpah pemuda 1928. Muhammadiyah lahir 1912, 33 tahun sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah mengurus umat sebelum ada negara yang bisa mengurus umat hingga saat ini.
Belum lagi amal dakwah Muhammadiyah, mengurus akhlak moral bangsa dengan agama yang benar, Budi pakerti, karakter melalui amal-amal pendidikan dan dakwah yang masuk ke pelosok-pelosok daerah. Ini Negara berhutang jasa pada Muhammadiyah.
Jadi Muhammadiyah ini adalah entitas peradaban, entitas umat. 60 Jutaan Umat ada di Muhammadiyah. Jadi tidak tepat jika Muhammadiyah dipaksa untuk tidak menjalankan ibadah yang ia yakini dan harus manut ke Pemerintah karena Muhammadiyah hanya disebut Ormas.
Biarkanlah Umat yang besar ini tenang, jangan diganggu-ganggu, apasih mudorotnya kalau hanya sekedar ada acara sholat id 2x? Sampai harus ada pendapat melarang Muhammadiyah menggunakan fasilitas negara untuk sholat id karena berbeda dengan pemerintah? Lancang sekali, sebelum negara ini ada Muhammadiyah sudah ngurus umat.
Dan saya kira posisi Pemerintah sudah tepat dengan menghimbau untuk menghormati keputusan Muhammadiyah, dan meminta Pemda-Pemda ikut memfasilitasi ibadah sholat id Muhammadiyah yang akan mendahului 1 hari dari keputusan pemerintah.
(*)
