Yusril berkata pembahasan tersebut terjadi karena publik sedang memperbincangkan hal tersebut. Dia mengaku membahas hal itu dengan Jokowi dalam beberapa pertemuan, termasuk saat bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2023.
"Beberapa kali. Itu (10 Januari 2023) yang terakhir. Beberapa kali Pak Jokowi mendiskusikan itu (wacana perpanjangan masa jabatan presiden)," kata Yusril saat ditemui CNNIndonesia.com di kediamannya di daerah Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (22/3/2023).
Yusril memberi sejumlah pertimbangan dalam setiap pembicaraan. Dia menyampaikan kepada Jokowi wacana presiden tiga periode tak akan bisa terwujud, kecuali MPR melakukan amandemen UUD 1945.
Hal yang masih mungkin terjadi adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut hal itu bisa terjadi bila ada keadaan genting.
"Misalnya, bencana alam yang dahsyat, megathrust di Jawa atau ada pandemi yang susah dikendalikan, pemberontakan kerusuhan atau terjadi krisis sosial politik seperti krisis moneter '98. Krisisnya ekonomi berdampak pada politik," ujar mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
Yusril berkata pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden bukan idenya. Menurutnya, hal itu juga bukan ide Jokowi.
Menurut Yusril, pembahasan itu murni merespons dinamika di publik. Mereka sebatas menjadikannya bahan obrolan. Yusril menilai Jokowi tak tertarik dengan perpanjangan masa jabatan.
"Pak Jokowi sih dengan saya, bisa dibaca di media, waktu keluar dari itu Pak Jokowi mengatakan, 'Saya juga tidak ada keinginan mau diperpanjang tiga periode.' Saya pun ngomong begitu habis keluar," ucap Yusril.
CNNIndonesia.com menghubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mengecek kebenaran pernyataan Yusril. Namun, Pratikno tak merespons hingga berita ini diterbitkan.
Sebelumnya, sejumlah menteri di kabinet Jokowi menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut para pengusaha ingin masa jabatan Jokowi ditambah demi pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut big data 110 juta orang menunjukkan keinginan penundaan pemilu.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bicara soal amandemen UUD 1945 di tengah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut konstitusi bisa diubah karena bukan kitab suci.
(Sumber: CNNIndonesia)
